Anggota DPR: Data Jadi Sumber Masalah Pembagian Bansos

Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan. Videonya viral di media sosial.

Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid sudah tak heran. Sejak dulu, data Bantuan Sosial (Bansos) bermasalah tak kunjung selesai.

"Sejak saya jadi pimpinan komisi VIII (yang mengawasi Bansos), data adalah salah satu sumber masalah. Ketika kami sedang mengawasi pembagian bansos. Selalu banyak warga yang merasa lebih miskin tapi tidak terdaftar. Dulu RT dan RW tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin," jelas dia, ketika dihubungi merdeka.com, Senin (27/4).

Sosialisasi terkait bansos kepada masyarakat, jelas dia, harus melibatkan unsur yang paling dekat dengan masyarakat, yakni RT/RW. Perangkat RT/RW harus harus juga diberi pelatihan terkait sosialisasi hingga distribusi bansos.

"Masalah sosialisasi yang tuntas oleh RT dan RW. Mereka harus diberi insentif dan diklat yang tuntas untuk penjelasan tentang ragam bantuan untuk berbagai kelompok masyarakat dalam musim Corona ini," ungkapnya.

Menurut politikus Gerindra yang kini berkiprah di Komisi II DPR, saat ini ada sekitar 10 jenis bantuan sosial yang ditujukan kepada 10 grup masyarakat. Bantuan-bantuan ini, kata dia, berbeda sumbernya dan waktu pencairannya.

"Jadi bukan berarti dia tidak kebagian tapi belum. Ini yang harus lebih dijelaskan oleh RT/RW dan RT/RW diberi insentif," ujarnya.

"Dalam musim corona ini kami telah usulkan agar beragam bantuan Kementerian itu diserahkan secara terpusat oleh gugus tugas daerah," tandasnya.

Bupati Boltim Berang

Bupati Boltim mengamuk dan mengumpat karena rakyatnya sudah kelaparan karena kehabisan beras. Sementara BLT sebesar Rp 600.000 yang dijanjikan pemerintah pusat belum juga cair akibat mekanisme yang berbelit-belit.

Sehan menceritakan, sejak tanggal 23 April 2020, ia sudah turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Ia juga sudah menggelontorkan 300 ton beras tahap pertama untuk 2.000 KK (Kepala Keluarga). Namun, dari ribuan rakyatnya ada yang tak bisa menerima bantuan beras tersebut karena terganjal aturan BLT.

Berdasarkan aturan, warga yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT atau PKH tak bisa mendapatkan bantuan lain. Akibatnya, sejumlah warga mendatangi rumah Sehan sambil menangis. Warga meminta bantuan beras satu liter.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan kepada merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 4.700 KK di wilayahnya masuk daftar penerima BLT. Untuk mendapatkan BLT, mereka harus mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya membuat rekening melalui Bank Sulawesi Utara.

Begini seharus nya pemimpin,memperjuangkan warga nya utk dapat bantuan jgn cuma bergetar di mimbarWarganya Kelaparan di Tengah Corona, Bupati Bolaang MengamukBupati Bolaang Mongondow Timur,Sulut,Sehan Salim Landjar,mengamuk karena menganggap penyaluran (BLT) masih dipersulit, pic.twitter.com/OnvuwTn8Cz

Sementara pembuatan rekening untuk 4.700 KK membutuhkan waktu lama, sekitar 3 bulan.

"Harus buka rekening ini lah, buka rekening itu lah, mesti catat ini, penuhi 14 kriteria. Ini mau bantu orang apa cari nama? Kenapa pemerintah pusat dalam situasi negeri seperti ini rakyat kita disuruh menunggu?" ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah pusat mempermudah mekanisme pencairan BLT. Pemerintah pusat juga perlu berdialog dan memberikan diskresi kepada pemerintah daerah agar pembagian BLT kepada warga dipercepat.

"Kalau takut, khawatir para bupati nanti garong, loh suruh kawal saja sama KPK, Jaksa sama polisi," sambungnya.