Anggota DPR kritik Bareskrim batal umumkan tersangka capim KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) tidak konsisten untuk mengumumkan siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat korupsi.
"Kesannya ingin mengulur-ulur waktu saja. Seharusnya Bareskim membuka identitas capim yang terlibat kemarin. Tidak perlu melempar isu ke publik," kata Arsul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa Bareskrim tak menepati janji untuk membuka identitas capim KPK seakan ada sesuatu yang bermasalah dalam lembaga penegak hukum tersebut.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa tindakan Bareskrim Polri terhadap caleg narkoba? Bareskrim Polri menangkap calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang berinisial S, terkait perkara tindak pidana narkoba.
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa yang diminta Boyamin kepada MK terkait capim KPK? Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Nah, letak permasalahannya soal konsistensi sikap Polri dalam komunikasi publik yang dibuatnya. Ketika sudah menjadi konsumsi publik maka seyogianya disampaikan saja kepada publik karena mereka berhak tahu siapa yang terlibat," ujarnya.
Atas hal itu, ia tidak mau berspekulasi adanya kepentingan dibalik penetapan capim KPK sebagai tersangka. Mengingat, Bareskrim menetapkan status tersangka saat panitia seleksi (pansel) KPK hendak menyampaikan 8 nama capim ke presiden Joko Widodo.
"Tidak berprasangka ada tidaknya permainan apapun, cuma kalau Polri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka menimbulkan spekulasi macam-macam," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso berjanji akan mengumumkan capim KPK yang terlibat kejahatan keuangan pada Senin (31/8). Namun, menunggu waktu yang dijanjikan, Budi Waseso batal mempublikasikannya karena dianggap tidak perlu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020
Baca SelengkapnyaDPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca SelengkapnyaKPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan tidak akan memberi ampun pihak-pihak yang ketahuan dengan sengaja menghalangi penyidikan tersangka korupsi Harun
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaKPK menyayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menitipkan dokumen rahasianya ke Rusia
Baca Selengkapnya"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaKapolri percaya atas semua proses penyidikan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto
Baca SelengkapnyaPeringatan Firli ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 87/PUU-XX/2022.
Baca SelengkapnyaKPK baru meneken surat penangkapan padahal Harun Masiku sudah menghilang sejak 2020.
Baca SelengkapnyaApa kesalahan Alexander Marwata sehingga dilaporkan ke Dewas KPK?
Baca Selengkapnya