Anggota DPR Minta Jokowi Evaluasi Total Kinerja Panglima TNI

Merdeka.com - Situasi politik dan keamanan nasional belakangan mengalami eskalasi. Di Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membantai puluhan pekerja dari PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Hingga kini belum ada titik terang atas kasus tersebut. Selain itu, razia buku berpaham komunis PKI yang dilakukan anggota TNI juga sempat menjadi polemik. Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra pun meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi total terhadap kinerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Menghadapi dinamika keamanan yang meningkat, dan kondisi sosial politik yang memanas menjelang Pilpres, pemerintah dalam hal ini Presiden diharapkan dapat melakukan evaluasi total terhadap kinerja Panglima TNI yang telah menjabat lebih dari satu tahun," katanya, Senin (28/1).

Dia mengatakan, pemerintah juga harus melakukan evaluasi total terhadap operasi TNI di Papua. Hal itu perlu dilakukan untuk menghadapi kelompok sparatis bersenjata di Papua.

"Perlu evaluasi total terhadap gelar operasi TNI menghadapi kelompok separatis bersenjata, karena OPM itu telah menewaskan 31 pekerja di Papua dan yang terbaru justru menewaskan satu prajurit kita. Di sini tampak sekali lemahnya koordinasi antar fungsi, khususnya fungsi intelijen TNI yang tidak berjalan," kata mantan Pangdam Iskandar Muda dan Pangdam Udayana tersebut.

Menurutnya, Hadi Tjahjanto harusnya fokus ke dalam melakukan pembinaan dan merumuskan konsep operasi yang jelas untuk meningkatkan kondisi keamanan di seluruh tanah air.

"Perlu disadari, kasus tewasnya prajurit TNI di Papua, membawa duka mendalam bagi keluarga prajurit TNI dan sekaligus menurunkan moril prajurit. Prajurit melaksanakan operasi merupakan bagian dari tugas mereka, namun keselamatan prajurit merupakan tanggung jawab pimpinan dalam hal ini Panglima TNI," katanya.

Dia juga menyesalkan pernyataan Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu yang menyebut tak ada lagi ancaman PKI di Indonesia. Menurutnya, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menhan yang menyebut PKI masih menjadi ancaman bagi bangsa.