Anggota DPR Minta Kapolri Buktikan Keterlibatan Asing dalam Kerusuhan di Papua
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membuktikan ucapannya soal dugaan keterlibatan asing dalam kisruh yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk menghindari tudingan yang tidak benar pada pihak lain.
"Tapi kan apa yang diomongkan Pak Kapolri harus dibuktikan, kalau kapolri ngomong ada asing namun tidak bisa dibuktikan, kan ini jadi fitnah," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Desmond mengatakan sebelum berbicara di media Kapolri harus sudah memastikan kebenarannya. Sehingga tidak menjatuhkan kapasitas Kapolri di depan khalayak nantinya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
"Menurut saya sebelum Pak Kapolri ngomong suatu hal, harusnya kalau sudah ngomong dibuktikan kebenarannya, kalau kebenarannya tidak bisa dibuktikan, inu kapasitas Kapolrinya jadi downgrade lah," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga menilai ucapan Kapolri perlu dibuktikan ucapannya. Serta memproses hukum jika memang ada keterlibatan tersebut.
"Ya buat saya kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya 'penumpang asing' itu harus diselidiki secara tuntas. Dan kalau itu kemudian bisa diproses hukum harus ditingkatkan ke penyidikan," ujar Arsul.
Sekjen PPP ini menegaskan harusnya ucapan tanpa bukti tidak boleh dikatakan oleh penegak hukum.
"Kalau penegak hukum kan tidak boleh seperti itu. Yang boleh seperti itu kan politisi. jadi itu yang kita harapkan agar Pak Kapolri betul-betul menyelidiki itu dan nanti hasil penyelidikannya seperti apa ya diumumkan kembali," ucapnya.
Polri masih mendalami dugaan keterlibatan pihak asing yang menjadi provokator dalam aksi demo berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Polri dibantu Kemenlu dan BIN dalam mengusut kasus ini.
"Enggak bisa saya sebutkan di sini sedang dilakukan pendalaman. Pendalaman juga bukan hanya kepolisian karena enggak maksimal, tapi ada pihak dari Kemenlu, BIN dan seluruh instansi terkait," kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaTNI AD buka suara soal dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kebakaran rumah jurnalis Rico Sampurna Pasaribu di Karo
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaNatsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya