Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Tes PCR Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Tes PCR Pelaku Perjalanan Luar Negeri Suasana bandara pasca pelarangan mudik dicabut. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan serius terhadap temuan ribuan pelaku perjalanan dari luar negeri terkonfirmasi positif meski membawa surat bebas Covid-19. Rahmad meminta pemerintah perlu mencari solusi mitigasi masalah ini. Meski menurutnya, menutup kedatangan bukan solusi.

"Kita juga bukan tidak mungkin menutup komunikasi atau kedatangan pernerbangan negara lain ke kita apalagi yang paling banyak saudara kita yang terpapar positif. Ini saya kira temuan ini mengagetkan tapi paling penting bagaimana solusi bagaimana langkah bagaimana antisipasi kita bisa mitigasi," ujar Rahmad kepada wartawan, Kamis (16/9).

Rahmad menilai perlu memperketat tes PCR kepada pelaku perjalanan luar negeri. Ia mengusulkan mencontoh Jepang yang hanya menerima hasil laboratorium yang sudah ditetapkan pemerintahnya.

Orang lain juga bertanya?

"Salah satu solusinya adalah kita ngikutin seperti negara Jepang. Di Jepang itu siapa pun yang akan terbang dari Indonesia harus mengikuti prosedur dengan cek PCR dengan laboratorium sesuai dengan lab yang sudah ditetapkan oleh Jepang, lab di Indonesia," ujar dia.

Cara ini dinilai akan lebih aman dan bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab ada kerjasama dengan laboratorium yang dianggap kredibel.

"Kalau misalnya kita bisa bermitra dengan lab di negara lain yang mau ke Indonesia itu akan menjadikan kita lebih save dan secure dari sisi surat-surat yang dibawa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," jelas politikus PDIP ini.

Selain itu, Rahmad menilai perlu pengetatan pintu masuk Internasional baik bandara maupun pelabuhan laut. Terutama jalur laut harus menjadi perhatian karena diakui Menteri Kesehatan merupakan tempat kebobolan varian delta. Pengetatan perlu dilakukan mengingat ancaman varian baru Covid-19.

"Untuk itu saya kira langkah ini harus kita tertibkan agar kita bisa memitigasi dan mengkanalisasi agar yang positif ini tidak sampai menyebar ke masyarakat kita. Apalagi kan di luar negeri sudah ada beberapa varian yang barangkali sudah menjadi catatan dan menjadi perhatian WHO," tandasnya.

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menegaskan setiap pelaku perjalanan internasional wajib mengikuti tahapan skrining berlapis saat memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, pelaku perjalanan internasional wajib melakukan karantina selama delapan hari.

Pernyataan ini menanggapi temuan 2 persen dari 7.179 pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia pada periode 1 sampai 6 September 2021 positif Covid-19 meski memiliki surat bebas Covid-19 dari negara asal keberangkatan.

"Setiap pelaku perjalanan internasional wajib mengikuti tahapan skrining berlapis termasuk karantina dan tes ulang sebelum melanjutkan perjalanan domestik," katanya kepada merdeka.com, Rabu (15/9).

Wiku menyebut, pengawasan pelaksanaan skrining berlapis dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara dan pelabuhan internasional maupun Satgas di masing-masing fasilitas publik.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mencatat pada periode 1 sampai 6 September 2021, sebanyak 7.179 pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 persen di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.

Mereka dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani pemeriksaan di pintu masuk kedatangan Indonesia. Padahal mereka membawa surat bebas Covid-19 dari negara asal keberangkatan.

"Periode 1 sampai 6 September 2021, sebanyak 2 persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif Covid-19, dari jumlah total kedatangan 7.179 orang," kata Nadia.

Dari total pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif Covid-19 saat tiba di Indonesia, paling banyak berasal dari lima negara. Yakni Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Sementara itu, data pada periode 1 sampai 31 Agustus 2021, sebanyak 4,5 persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif Covid-19 dari jumlah total kedatangan 36.722 orang. Mereka juga membawa serta surat negatif Covid-19 dari negara asal keberangkatan.

Nadia menyebut, lima negara asal yang mencatat data pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi saat tiba di Tanah Air pada periode tersebut adalah Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Jepang.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Cegah Penyebaran Virus Cacar Monyet atau Mpox, BBKK Soekarno-Hatta dan Angkasa Pura Perketat Pengawasan Pendatang dari Luar Negeri
FOTO: Cegah Penyebaran Virus Cacar Monyet atau Mpox, BBKK Soekarno-Hatta dan Angkasa Pura Perketat Pengawasan Pendatang dari Luar Negeri

Meningkatnya kasus cacar monyet atau MPOX di sejumlah negara, BBKK Soekarno-Hatta bersama Angkasa Pura meningkatkan pengawasan penumpang dari luar negeri.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Asal Usul Omicron EG.5 Pemicu Kenaikan Covid-19 di RI
Menkes Ungkap Asal Usul Omicron EG.5 Pemicu Kenaikan Covid-19 di RI

Saat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Covid-19 dan Pneumonia, 5 Pendeteksi Suhu Tubuh Dipasang di Bandara I Gusti Ngurah Rai
Antisipasi Covid-19 dan Pneumonia, 5 Pendeteksi Suhu Tubuh Dipasang di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengantisipasi lonjakan Covid-19 dan temuan mycoplasma pneumonia di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Imigrasi: Orang Dalam Tahap Penyelidikan Tak Dicekal ke Luar Negeri
Draf RUU Imigrasi: Orang Dalam Tahap Penyelidikan Tak Dicekal ke Luar Negeri

Orang yang dapat ditolak pihak imigrasi bepergian ke luar negeri sebatas orang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bongkar Kelakuan Pejabat RI Study Banding ke Luar Negeri: Dilayani Protokoler, Urgensi Tidak Ada
Mahfud MD Bongkar Kelakuan Pejabat RI Study Banding ke Luar Negeri: Dilayani Protokoler, Urgensi Tidak Ada

Salah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.

Baca Selengkapnya
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Bongkar Koper Penumpang untuk Diperiksa, Mendag: Itu Hal Biasa Saja, Kenapa Mesti Ribut
Bea Cukai Bongkar Koper Penumpang untuk Diperiksa, Mendag: Itu Hal Biasa Saja, Kenapa Mesti Ribut

Zulkifli menilai, sangat wajar apabila masyarakat diminta untuk membayar pajak dari barang yang dibeli dari luar negeri.

Baca Selengkapnya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
DPR Jamin Mendatangkan Dokter Asing Tak Sembarangan: Rekrutmen Ketat, Enggak Bisa Semena-mena
DPR Jamin Mendatangkan Dokter Asing Tak Sembarangan: Rekrutmen Ketat, Enggak Bisa Semena-mena

"Untuk melakukan rekrutmen dokter asing ini jelas, ketat, dan tegas. Enggak bisa semena-mena," kata Irma

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Hindari TPPO, Puan Maharani Imbau Mayarakat Teliti Lamar Kerja di Luar Negeri
Hindari TPPO, Puan Maharani Imbau Mayarakat Teliti Lamar Kerja di Luar Negeri

Menurut Puan, tak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus melalui jalur resmi.

Baca Selengkapnya