Anggota DPR Nilai Bansos Jokowi untuk Rakyat Percepat Pemulihan Ekonomi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan program bantalan sosial untuk masyarakat. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas bawah.
Langkah Jokowi memberikan sederet bantuan untuk masyarakat mendapat dukungan penuh dari banyak pihak. Salah satunya Anggota DPR RI Maman Abdurrahman.
Maman mengatakan, kebijakan Jokowi memberikan bantuan sosial untuk masyarakat merupakan langkah yang sangat positif. Sehingga butuh dukungan dari seluruh masyarakat.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa hadiah yang diberikan Jokowi? Hadiahnya, sebuah sepeda pemberian presiden.
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
“Langkah positif keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi ini harus kita dukung penuh. Salah satu caranya dengan mengontrol penuh agar pendistribusian menjadi tepat sasaran ke bawah,” ujar Maman, Selasa (17/1).
Tiga Bansos Jokowi
Maman melihat Jokowi sangat serius dalam meringankan beban masyarakat melalui program bantalan sosial. Hal itu terbukti dari besarnya anggaran yang direalisasikan oleh Jokowi hingga mencapai Rp24,17 triliun.
“Mengukur komitmen keseriusan seorang pemimpin dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat ini salah satu ukurannya adalah political will terhadap anggaran,” pungkasnya.
Program bantalan sosial yang digagas langsung oleh Jokowi terbagi ke dalam tiga jenis. Pertama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua, Subsidi Upah. Terakhir Bantuan Subsidi Transportasi. (mdk/tin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaPembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaIa pun berjanji, apabila pasangan Anies-Muhaimin menang dalam Pilpres 2024. Maka jumlahnya akan lebih besar dan ditingkatkan.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaRoy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024.
Baca Selengkapnya