Anggota DPR nilai Menkes lambat tangani kasus Debora
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari PKB Nihayatul Wafiroh menilai Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek lambat untuk menanggapi terkait kasus Tiara Debora Simanjorang yang telat ditangani oleh pihak RS Mitra Keluarga, Kalideres. Nihayatul juga mendesak Menkes agar bisa menanggapi hal tersebut.
"Tetapi Menteri Kesehatan tidak mengeluarkan statement apapun. Saya sudah sampaikan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes lambat) untuk merespons persoalan-persoalan yang ada di masyarakat," kata Nihayatul dalam diskusi yang bertema 'Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/9).
Dia mencontohkan beberapa kasus yang ditanggapi lambat oleh pihak Kemenkes. Yaitu tentang Rubella yang ditanggapi sangat lambat. Kemudian kata dia, ketika pihaknya mengecek isi website Kemenkes dan ternyata ditemukan hanya kegiatan-kegiatan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkes untuk DBD di Jepara? Untuk menangani penyebaran cepat virus DBD di Jepara, Kementerian Kesehatan menerjunkan tim khusus.
-
Bagaimana proses kasus ini? 'Pada, 17 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kantor Kejati DKI Jakarta telah menyatakan lengkap berkas perkara (P21),' kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Dimana kasus DBD terjadi? Kasus DBD tersebar di 472 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Kenapa orang Indonesia sering terlambat mendeteksi kanker? Pernyataan ini 100% benar dan tidak salah. Yang tidak nyambung adalah ketika Menkes tiba-tiba loncat membicarakan ketersediaan alat PET (Positron Emission Tomography) scan sebagai alat deteksi kanker yang hanya ada 3 dan semuanya di Jakarta.
-
Siapa yang diremehkan? Awalnya, Seno kerap kali diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya karena dianggap hanya membantu istrinya.
"Isinya enggak pernah ada jawabannya merespons persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ungkap dia.
Dari website yang hanya menampilkan kegiatan menurut dia, pihak Kemenkes tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan terkait persoalan-persoalan di lapangan. "Seharusnya menjelaskan jadi tidak punya tanggung jawab," tambah dia.
Begitu pun soal kasus Debora, menurut dia Kemenkes tidak tanggap untuk merespons semua laporan masyarakat di akun media sosial Kemenkes. Terlebih kata dia, akun media sosial milik Menteri Nila Muluk terakhir aktif Desember 2016.
"Bagaimana Menteri bisa merespon kejadian-kejadian di luar biasa, kalau media-media yang sifatnya selama ini dipakai oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian tidak diupdate sama sekali," tanya Nihayatul.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaAndre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca SelengkapnyaKorban diduga dicabuli oleh saudara sepupunya sendiri, mahasiswa ilmu kesehatan berinisial I-O, berkuliah di salah satu kampus terkemuka di Jember.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi Demokrat, Anita Jacoba meradang saat dihadapkan dengan pejabat Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR
Baca SelengkapnyaKemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca SelengkapnyaBocah perempuan 7 tahun di Langkat, diduga dicabuli oleh dua orang pria
Baca SelengkapnyaRUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.
Baca SelengkapnyaAmanda menyebut, LPSK lebih responsif ketimbang Komnas Perempuan.
Baca Selengkapnya