Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR: Omicron Sudah Melonjak, saatnya Pemerintah Evaluasi Menyeluruh

Anggota DPR: Omicron Sudah Melonjak, saatnya Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Covid-19 varian Omicron. ©AFP

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 menghadapi gelombang ketiga. Rahmad mengingatkan bahayanya varian Omicron dan jangan berasumsi tidak berbahaya.

"Ini anggapan yang keliru. Varian Omicron masih berbahaya terutama bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dan yang belum di vaksin. Untuk itu langkah yang dilakukan pemerintah pusat adalah kita evaluasi secara menyeluruh," ujar Rahmad kepada wartawan, Sabtu (5/2).

Rahmad mendukung Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Orang lain juga bertanya?

"Varian Omicron sudah melonjak, sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh," imbuhnya.

Rahmad juga meminta pemerintah mengevaluasi pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) karena kasus Covid-19 yang terus meningkat. Menurutnya perlu dihentikan sementara di daerah dengan kasus yang sedang tinggi.

"Untuk beberapa kasus di wilayah perlunya dihentikan untuk sementara waktu dengan berdasarkan besaran kasus di daerah atau di wilayah," ujar Rahmad.

Untuk itu beberapa daerah perlu juga menaikan level PPKM. Sembari meningkatkan terus vaksinasi satu dan dua, serta booster.

Pemerintah diminta menggalakan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Kegiatan yang memicu datangnya massa diimbau ditahan dahulu.

"Saya pikir kegiatan yang mengundang kerumunan cukup berbahaya saat ini," kata Rahmad.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPR Charles Jelaskan Rumus 6M + 1S Cegah Dampak Polusi Udara Jakarta
Anggota DPR Charles Jelaskan Rumus 6M + 1S Cegah Dampak Polusi Udara Jakarta

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kualitas udara di Jakarta telah mencapai tingkat yang membahayakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat

mengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19

Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Pentingnya indikator untuk menentukan apakah negara sudah masuk dalam kondisi darurat.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jabodetabek Menggila, DPR: Amdal Industri Sekitar Jabodetabek Harus Diperiksa!
Polusi Udara Jabodetabek Menggila, DPR: Amdal Industri Sekitar Jabodetabek Harus Diperiksa!

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya