Anggota DPR RI prihatin Setneg salah tulis kepanjangan BIN
Merdeka.com - Kesalahan teknis penulisan kepanjangan BIN pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI mendapat kritikan dari beragam kalangan. Salah satunya anggota DPR RI Rachel Maryam.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (8/7), politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan manajemen Sekretariat Negara. Awalnya dia heran, kenapa undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI yang diterimanya ada dua.
"Ada yang bisa jelaskan kenapa undangan yang dikirim ke ruangan saya ada 2 versi? Bagaimana ini management di dalam istana?"
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
Setelah mendapat penjelasan resmi, anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini mengaku prihatin dengan kinerja Sekretariat Negara. Kicauan Rachel itu mendapat jawaban beragam dari follower-nya.
"Mensesneg salah mencantumkan Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Nasional dalam undangan resmi Istana. Prihatin," tulisnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretariat Negara salah menuliskan kepanjangan BIN. Dalam surat undangan itu, kepanjangan dari BIN ditulis Badan Intelijen Nasional, bukan Badan Intelijen Negara.
Dalam siaran persnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo, menyebut, Kementerian Sekretariat Negara mengakui telah berbuat kekeliruan menulis kepanjangan BIN di surat undangan.
"Kementerian Sekretariat Negara setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (8/7).
Setelah menarik undangan tersebut, pihak Kementerian Sekretariat Negara lantas mengirimkan undangan dengan kepanjangan BIN yang sebenarnya. (mdk/amn)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaSiapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR dari PKB Helmy Faishal mengkritik Menkominfo Budi Arie Setiadi soal serangan Pusat Data Nasional (PDN).
Baca SelengkapnyaPernyataan Anita Jacoba Gah justru dianggap meresahkan oleh pecinta sepakbola. Bahkan mereka akan melaporkannya ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5)
Baca SelengkapnyaVideo politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaRieke menyampaikan permohonan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna, Kamis, 10 September 202
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi Demokrat, Anita Jacoba meradang saat dihadapkan dengan pejabat Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaPanja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer
Baca Selengkapnya