Anggota DPR Ribka Tolak Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil Nilai Ada Miskomunikasi

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut mengomentari penolakan vaksin yang disampaikan anggota DPR. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena ada komunikasi yang terhambat.

Seperti diketahui, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning dalam raker dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyinggung keamanan vaksin dan menolak untuk divaksin.

Ridwan menilai, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memberikan semangat menyelesaikan atau paling tidak menurunkan kasus pandemi Covid-19. Solusi yang paling rasional untuk saat ini adalah vaksinasi.

"Solusi hari ini hanya vaksin yang bisa cepat menurunkan (kasus Covid-19), nah kalau saya lihat pemberitaan saya tidak mau mengomentari terlalu detail, tapi yang saya tahu tokoh ini menolak kalau vaksinnya belum selesai pengetesannya, bahwa tidak mau ambil risiko karena Bio Farma melaporkan tesnya belum selesai," terang dia.

"Saya kira wajar kalau tesnya belum selesai, tapi kan mungkin ada miskomunikasi, Bio Farma itu tesnya sudah selesai makanya diumumkan oleh BPOM itu berhasil," kata Emil di Bandung, Rabu (13/1).

Maka dari itu, informasi mengenai fakta vaksin yang sudah mendapat izin dari BPOM dan fatwa halal dari MUI harus terus disebarkan. Artinya, vaksin siap diedarkan dan disuntikkan sebagaimana vaksin untuk penyakit lain di luar pandemi Covid-19.

Emil mengaku sudah berkoordinasi dengan semua kelompok agama dan perwakilan unsur pemerintah hingga komunitas di Jawa Barat berkaitan dengan edukasi dan meminta dukungan program vaksinasi.

"Kemudian target (vaksinasi) untuk satu tahun memang harus selesai supaya ekonomi bisa berjalan, oleh karena itu kami baru punya pelatihan 11 ribu vaksinator. Untuk mencapai (vaksinasi) enam bulan, dibutuhkan sekitar 29 ribu tambahan (vaksinator)," ucap dia.

"Sedang kita latih relawannya dan tadi saya sampaikan juga gedung Puskesmas tidak cukup karena cuman seribu maka kita harus punya dua kalinya dengan begitu maka penyuntikan bisa normal di jam kerja tanpa membebani lebih jauh tapi sesuai dengan target di bawah satu tahun itu pun dengan syarat barang vaksinnya dari pemerintah pusat datang sesuai jadwal," pungkasnya.