Anggota DPR Saran Pemerintah Batalkan Wajib Tes PCR Sebagai Syarat Naik Pesawat

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyarankan pemerintah membatalkan kebijakan syarat tes PCR untuk moda transportasi. Sebab meski harga tes swab PCR sudah diturunkan, masih memberatkan bagi masyarakat.

"Apalagi kalau diterapkan secara bertahap untuk moda transportasi umum lainnya, jelas ini tidak logis dan akan semakin memberatkan masyarakat," ujar Guspardi kepada wartawan, Jumat (29/10).

Guspardi menyebut, penggunaan antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan tidak tepat. Karena berdasarkan penelitian pakar epidemiologi, penggunaan tes PCR tidak efektif jika hanya sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi.

Sebaiknya, penerapan protokol kesehatan yang diperketat di moda transportasi. Seperti mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang 50-75 persen dengan pengaturan jarak.

"Cara-cara itu dinilai para pakar Epidemiologi yang notabene ahli di bidangnya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Guspardi melanjutkan, bila pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid-19, rapid test antigen dinilai sudah cukup untuk memantau mobilitas masyarakat.

"Dan tak kalah penting, bagaimana pemerintah lebih memassifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau Herd Imuunity," imbuhnya.

Guspardi mengutip laporan ICW, sejak Oktober 202 sampai Agustus 2021, keuntungan bisnis PCR sangat menggiurkan. Penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau sekitar Rp1 triliun per bulan. Sehingga, kebijakan pemerintah itu terkesan pro kepada pengusaha tes PCR.

"Wajar juga kecurigaan masyarakat yang menduga telah terjadi 'permainan' dengan menjadikan komoditas kesehatan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu," ujarnya.

Karena itu Guspardi menyarankan pemerintah membatalkan rencana syarat PCR utnuk transportasi umum. Pemerintah diminta untuk mengkaji alternatif untuk memitigasi risiko Covid-19.

"Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini. Semestinya negara hadir untuk menjamin dan memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal, tanpa membebani dan memberatkan masyarakat," ucapnya. (mdk/noe)