Anggota DPR Sarankan Buffer Zone Depo Plumpang Ditertibkan Sebelum Dipindahkan

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyambut baik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merelokasi unit Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang ke area reklamasi milik PT Pelindo.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan, dirinya sudah pernah mengusulkan relokasi Depo Plumpang kepada jajaran direksi Pertamina sejak dua tahun lalu dalam beberapa kesempatan rapat di DPR.

"Saya mengusulkan hal itu sejak terjadinya insiden kebakaran di kilang Indramayu pada Maret 2021 yang lalu. Dari berbagai rapat itu saya mendapat data tentang kondisi kerentanan kilang dan TBBM milik Pertamina di berbagai daerah. Jadi Plumpang itu hanya salah satu lokasi dan memang yang paling rentan dibanding lokasi lainnya," kata Deddy, dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).

Melihat kondisi saat ini, Dedy menyebut depo milik Pertamina itu dikepung oleh pemukiman ilegal yang justru sangat membahayakan keselamatan rakyat.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan, Pertamina sebenarnya memiliki standar prosedur yang mengatur keberadaan kilang dan TBBM. Tetapi kemudian banyak orang yang menduduki lahan milik Pertamina tersebut tanpa mempedulikan kerentanan dan risiko yang mereka hadapi.

Dari data yang dimiliki, Deddy mengatakan bahwa lahan milik Pertamina di kawasan itu dibeli pada tahun 1971 seluas 153,4 hektare dan terbagi di 5 lokasi. Tetapi kondisi saat ini, Pertamina hanya menguasai area seluas seluas 71,9 hektare dan sisanya seluas 81,6 ha diduduki oleh masyarakat secara ilegal.

"Permukiman warga yang saat ini mengepung instalasi dengan kerentanan tinggi itulah yang kemudian menyebabkan bencana saat terjadi insiden beberapa waktu lalu," ujarnya.

Jika keputusan pemindahan Depo Plumpang sudah final, Pertamina dan Pemprov DKI lebih dulu menertibkan lokasi-lokasi yang berada dalam area buffer untuk mencegah risiko terjadinya hal serupa di masa depan.

Sebab, untuk membangun tangki-tangki raksasa di lokasi baru membutuhkan waktu yang panjang, bisa 5-6 tahun hingga akhirnya bisa pindah total. Dan dalam rentang waktu itu, bukan tidak mungkin terjadi insiden lagi.

"Penertiban di wilayah itu juga diperlukan sebagai upaya penegakan hukum, sebab warga menempati wilayah yang secara hukum merupakan aset negara dalam hal ini Pertamina," tegas Deddy.

Jika lahan milik negara itu tidak ditertibkan, Deddy khawatir hal itu akan menjadi preseden sehingga akan menyulitkan penertiban di wilayah-wilayah berisiko lainnya. Dari sisi kesehatan, permukiman yang ada saat ini juga sangat tidak layak karena sanitasi dan sirkulasi udara yang sangat buruk.

"Bisa dilakukan dengan menyediakan luasan tertentu di wilayah itu atau membangun rusun/rusunawa yang aman dari bencana," saran Deddy.

Baginya, secara etis, membiarkan warga bermukim di lahan yang bukan haknya juga bisa dikatakan tidak adil terhadap warga lainnya. Warga yang taat hukum tentu beranggapan bahwa pemerintah tidak tegas, saat mereka harus bersusah payah untuk membeli lahan, tetapi di sisi lain warga tanpa hak bisa mendapatkan lahan tanpa hak.

"Oleh karena itu, saya menyarankan agar relokasi Depo TBBM Plumpang itu juga diikuti dengan penertiban dan penataan kawasan secara menyeluruh," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.