Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Sebut Data Kematian Covid-19 Harus Diumumkan sebagai Bentuk Akuntabilitas

Anggota DPR Sebut Data Kematian Covid-19 Harus Diumumkan sebagai Bentuk Akuntabilitas Warga berziarah di TPU Covid-19 Pedurenan Bekasi. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengecam rencana pemerintah menghilangkan data kematian dalam laporan penanggulangan Covid-19. Indikator itu dinilai masih penting sebagai evaluasi penanganan Covid-19.

"Data angka kematian akibat Covid-19 itu justru penting sebagai salah satu indikator untuk melakukan evaluasi dan melihat keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mengukur seberapa optimalnya langkah pemerintah melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment)," ujar Guspardi dikutip Kamis (12/8).

Guspardi menilai alasan yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa angka kematian dikeluarkan dari laporan karena distorsi input data, tidak tepat. Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan.

Orang lain juga bertanya?

"Alasan yang dikemukakan pemerintah sungguh tidak tepat. Data kematian Covid-19 yang tidak akurat seharusnya dilakukan perbaikan dan langkah korektif, bukan justru dihapus dari indikator pelaporan penanganan Covid-19," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Guspardi mengatakan, data kematian akibat Covid-19 bukan sekedar angka. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam penanganan Covid-19 kepada masyarakat.

"Rakyat juga berhak tahu berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus corona," imbuhnya.

"Dan menurut para ahli epidemiologi, pelaporan angka kematian akibat Covid-19 sangat vital kegunaannya, karena merupakan sebuah pola yang dapat menjelaskan perbedaan dan perubahan status kesehatan, mengevaluasi strategi kesehatan, memandu perencanaan, dan pembuatan kebijakan penanganan Covid-19 yang benar dan tepat sasaran," jelas Guspardi

Anggota Baleg DPR RI ini pun menegaskan, pemerintah semestinya melakukan evaluasi tentang ketidakakuratan angka kematian Covid-19 dan mencari alternatif pemecahan masalah manajemen data. Misalnya mengubah durasi pelaporan dari harian menjadi mingguan atau bulanan, sehingga pemerintah punya cukup waktu melakukan cek dan ricek dan menghindari kesalahan data sebelum diumumkan ke publik.

"Yang penting angka kematian akibat Covid-19 ini tetap harus dapat diungkapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada makna positif dengan tetap diumumkannya angka kematian akibat Corona ini. Masyarakat tentu akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya," pungkas Guspardi.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Beberapa Faktor yang Sebabkan Orang Sudah Meninggal Masih Masuk DPT
Ini Beberapa Faktor yang Sebabkan Orang Sudah Meninggal Masih Masuk DPT

KPU Kota Bekasi melakukan evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca Selengkapnya
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Baca Selengkapnya
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia

Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Baca Selengkapnya
KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia
KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia

KPU Catat per 16 Februari: 23 Petugas KPPS dan 3 PPS Pemilu Meninggal Dunia

Baca Selengkapnya
Ada Anggota KPPS Meninggal Dunia, KPU Lempar Bola ke DPR
Ada Anggota KPPS Meninggal Dunia, KPU Lempar Bola ke DPR

KPU sudah pernah mengusulkan untuk pengubahan metode perhitungan suara, namun ditolak DPR.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Segini Besaran Santunan dari KPU untuk Petugas KPPS Meninggal Dunia Saat Pemilu 2024
Segini Besaran Santunan dari KPU untuk Petugas KPPS Meninggal Dunia Saat Pemilu 2024

Kemenkes mencatat ada 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Pastikan Tak Bakal Tebang Pilih Dalam Bersih-Bersih di KPU
Anggota Komisi II Pastikan Tak Bakal Tebang Pilih Dalam Bersih-Bersih di KPU

Terkait rumor komisioner lain diduga terindikasi melanggar tentunya tidak tinggal diam.

Baca Selengkapnya