Follow
Anggota DPR Sebut Mulyadi Takkan Umbar Janji di Sumbar
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyadi menyatakan kepala daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi, kelompok ataupun partai. Sebab, kepala daerah adalah individu pilihan yang dipilih untuk mengemban amanah masyarakat.
Dia pun mengaku dengan senang hati menerima dorongan masyarakat Sumbar untuk maju dalam Pilgub Sumbar 2020. Dia menganggap, dorongan masyarakat merupakan suatu kekuatan untuk lebih banyak berkontribusi kepada tanah kelahirannya.
"Saya tidak keberatan meninggalkan jabatan sebagai anggota DPR RI dan maju sebagai calon gubernur karena ini memang dorongan dari masyarakat Sumbar," kata Mulyadi.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada memilih beberapa posisi penting yang mencakup: 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Bupati dan Wakil Bupati, 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024? Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sementara itu, anggota DPR RI Darizal Basir mengaku tak heran jika Mulyadi didorong maju di Pilgub Sumbar. Dia juga menilai koleganya di Senayan itu tak akan mengumbar janji dalam mengembangkan Sumbar.
"Mulyadi itu akan berikan bukti bukan janji kepada masyarakat. Tidak mengherankan bila banyak yang mendorong beliau untuk mencalonkan diri sebagai gubernur," katanya.
Di Padang Pariaman banyak program bantuan pemerintah pusat yang didorong oleh Mulyadi. Salah satunya seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Banyak masyarakat di Padang Pariaman ini yang merasa terbantu dalam program bantuan tersebut," kata tokoh masyarakat Padang Pariaman, Deni Setiawan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menyatakan mendukung KDM di Pilgub Jabar tahun ini.
Baca Selengkapnya
Dedi Mulyadi mengaku siap jika ditugaskan maju pada Pilgub Jabar
Baca Selengkapnya
PAN memastikan jika nama yang ditawarkan tak diinginkan hal itu kembali menjadi keputusan bersama.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Dedi Mulyadi mendapat dukung dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Selengkapnya
Dedi meyakini dukungan partai KIM Plus tak terganggu putusan MK soal partai politik bebas mengusung calon sendiri untuk Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Dedi sesumbar, menjelang Pilgub atau Pilkada serentak tahun 2024, cukup banyak tokoh, komunitas dan kelompok masyarakat yang memberikan dukungan untuknya.
Baca Selengkapnya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam Pemilu
Baca Selengkapnya