Anggota DPR sebut Samad langgar kode etik jika temui PDIP
Merdeka.com - Anggota komisi III DPR dari PPP Arsul Sani menyatakan Ketua KPK Abraham Samad melanggar kode etik. Hal itu karena Samad menemui petinggi PDI Perjuangan saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Hal tersebut terungkap saat Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan detil pertemuan tersebut.
"Tidak boleh di dalam kode etik KPK. Saya kira semua jajaran KPK (pimpinan) bahwa bertemu dengan pihak lain itu tidak boleh sendirian," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).
Menurutnya jika pimpinan KPK bertemu dengan pihak lain pun harus sesuai dengan tugasnya. Abraham Samad pun harus mendapat persetujuan oleh pimpinan KPK lain jika bertemu pihak lain.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
"Yang kedua bertemu kaitannya dengan tupoksinya KPK bukan dengan agenda lain. Ketiga bertemu harus dengan persetujuan, semua komisioner harus mengetahui," terang dia.
Lanjut dia, pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDI Perjuangan tersebut harus dikaji dengan jernih. Pertemuan tersebut apakah inisiatif sendiri atau memang atas pengetahuan pimpinan lain.
"Ini harus kita lihat pertemuan benar apa tidak. Apa benar soal deal politik? Apa komisioner yang lain mengetahui," pungkas dia.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaKhofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan Ketua KPU melakukan pelanggaran etik.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak takut apabila nanti ditangkap oleh KPK.
Baca SelengkapnyaSelain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Solo Bambang Christanto diduga memberi informasi palsu kepada sejumlah pengurus struktural DPC PDIP Solo
Baca SelengkapnyaMegawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca SelengkapnyaPDIP mengingatkan Gibran untuk segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan Ridwan Kamil juga akan menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya