Anggota DPR setuju status BNN ditingkatkan setara kementerian
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyambut baik wacana menaikkan Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan kementerian. Menurut dia, status Indonesia sebagai daerah darurat narkoba menjadi pertimbangan khusus untuk menerima usulan Pemerintah ini.
"Keinginan untuk menjadikan BNN setingkat dengan kementerian saya kira itu sangat masuk akal. Melihat kejahatan narkoba ini sudah sangat terorganisir. Dan kita sadar bahwa kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime," kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3).
Dengan menaikkan status BNN, Nasir berharap akan membawa dampak positif dalam meminimalisir peredaran narkoba di tanah air. Kuncinya, kata dia adalah soal kewenangan lebih pada BNN jika sudah setara dengan kementerian nantinya.
-
Kenapa BBNKB diperlukan? Proses administrasi ini sangat penting terlebih berkaitan dengan pemindahtanganan kendaraan bermotor dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Kapan DPR mendukung kinerja BNPT? Malah BNPT di tahun 2023 berhasil membuat status 'zero terrorist atack'. Ini hebat sekali,' demikian Sahroni.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa itu BBNKB? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
"Artinya dia memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang disebut-sebut negara darurat narkoba, maka badan yang mengurus dan menanggulangi narkoba, harus punya kewenangan yang lebih," kata politisi PKS ini.
Dia optimis rencana ini disepakati oleh semua anggota Komisi III sebagai mitra kerja BNN. Dengan demikian, kata dia tugas BNN dapat dimudahkan ke depan.
"Saya yakin dan percaya Anggota Komisi III akan setuju dengan keinginan ini. Kami menyadari jika keinginan ini tercapai, maka tugas berat BNN ke depan akan lebih ringan," pungkas Nasir.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaPengalihan tugas dan fungsi tersebut membuat status PNS KASN beralih dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional (JF).
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaPemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenaker meminta komitmen dari keanggotaan BNSP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dalam PP Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP.
Baca SelengkapnyaKetua MPR: Tak Masalah Wantimpres Berubah Menjadi Dewan Pertimbangan Agung
Baca Selengkapnya