Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR: WHO Tak Rekomendasikan Ivermectin Untuk Pasien Covid-19

Anggota DPR: WHO Tak Rekomendasikan Ivermectin Untuk Pasien Covid-19 Netty Prasetiyani. ©DPR.GO.ID

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengatakan, beberapa negara sudah menghentikan penggunaan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Penyebabnya adalah WHO tidak memberikan rekomendasi penggunaan Ivermectin sebagai terapi pasien Covid-19.

"India menjadi salah satu negara yang menghentikan penggunaan Ivermectin untuk obat terapi Covid-19. Kementerian Kesehatan India pada bulan Mei lalu juga mengirimkan surat ke komunitas dokter agar menghentikan peresepan obat-obatan seperti hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline, zinc, dan multivitamin," ujar Netty kepada merdeka.com, Jumat (25/6).

Selain India, Netty menambahkan, di Uni Eropa sudah sudah dilarang penggunaan Ivermectin untuk pasien Covid-19. Badan Administrasi Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat juga belum mengeluarkan persetujuan penggunaan Ivermectin untuk pengobatan Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

Sementara WHO telah memberikan peringatan bahwa Ivermectin belum bisa disimpulkan bisa atau tidak untuk pasien Covid. WHO hanya memperbolehkan untuk uji klinis saja.

"Ada peringatan dari WHO bahwa obat ini belum dapat disimpulkan bisa atau tidaknya digunakan untuk pasien Covid-19. Hanya boleh untuk uji klinis saja," ujar Netty.

Politikus PKS ini mengatakan, BPOM mengeluarkan izin edar Ivermectin sebagai obat cacing. Bukan untuk terapi Covid-19.

Sehingga, langkah Kementerian BUMN untuk mengendorse Ivermectin sebagai terapi Covid-19 dipertanyakan. Apalagi sudah ada wacana akan diproduksi masal.

"Jadi, mengapa pemerintah 'keukeuh' meng-endorse obat tersebut untuk terapi Covid-19? Apalagi katanya mau diproduksi massal," tegas Netty.

Netty menuturkan, kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan kajian saintifik. Mendengar pendapat ahli dan epidemiolog serta BPOM sebagai pemegang otoritas tertinggi pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Obat ini belum diuji klinis untuk terapi Covid-19, kenapa pemerintah sudah buru-buru buat endorse? Ini yang menjadi pertanyaan saya," katanya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes

Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Heboh Virus Nipah, Kemenkes Ungkap Kondisi WNI di India
Heboh Virus Nipah, Kemenkes Ungkap Kondisi WNI di India

Virus Nipah menyebabkan dua orang meninggal dunia di India.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Jawab PDIP soal Penelitian Nyamuk Wolbachia: Tidak Ada Kerja Sama dengan Asing
Kemenkes Jawab PDIP soal Penelitian Nyamuk Wolbachia: Tidak Ada Kerja Sama dengan Asing

Kemenkes menegaskan, penelitian nyamuk wolbachia dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan World Mosquito Program (WMP).

Baca Selengkapnya
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis

Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Cacar Monyet di Indonesia Masih Terkendali
Menkes Klaim Cacar Monyet di Indonesia Masih Terkendali

Hingga saat ini kasus cacar monyet di Indonesia masih tercatat 88 sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 sempat naik, kemudian turun lagi pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Akhiri Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Teken Perpres, Jokowi Akhiri Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Presiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Punya Efek Samping Berbahaya, AstraZeneca Tarik Peredaran Vaksin Covid-19 di Seluruh Dunia
Punya Efek Samping Berbahaya, AstraZeneca Tarik Peredaran Vaksin Covid-19 di Seluruh Dunia

Badan Pengawas Obat Eropa juga telah melarang peredaran vaksin ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Langkah Bappenas di Tengah Polemik Nyamuk Wolbachia
Langkah Bappenas di Tengah Polemik Nyamuk Wolbachia

Bappenas akan turut andil untuk menengahi kebijakan Kemenkes dan keresahan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Menkes Siapkan Tempat Karantina Khusus Penderita TBC
Jokowi Minta Menkes Siapkan Tempat Karantina Khusus Penderita TBC

Penyiapan tempat karantina ini untuk mencegah penularan TBC di Indonesia.

Baca Selengkapnya