Anggota DPRD Ini Siap Gajinya Dipotong Bantu Warga Terdampak Covid
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, siap memotong gaji bulanan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini sesuai seruan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kendari, Subhan, mengatakan pemotongan gaji sudah menjadi hal biasa bagi mereka dalam rangka meringankan beban ekonomi warga di masa masa sulit akibat pandemi Covid-19.
"Kita wajib patuh dan siap melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP. Di hati kami para anggota legislatif PKS dan pengurus partai, ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama-sama bahwa kita siap berkhidmat untuk rakyat," kata Subhan di Kendari. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/8).
-
Bagaimana menentukan gaji sekretaris PPS Pilkada 2024? Ada pula besaran gaji yang diterima oleh sekretariat PPS atau sekretaris PPS ialah senilai Rp 1.150.000 per orang.
-
Siapa yang menentukan gaji PKD Pilkada 2024? Gaji PKD Pilkada 2024 telah ditetapkan dengan jumlah yang mencapai Rp1.100.000 per bulan.
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Bagaimana gaji Panwaslu Pilkada 2024 diputuskan? Besarnya gaji Panwaslu Pilkada 2024 tercantum dalam Surat Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02 Tahun 2022.
-
Siapa yang menetapkan gaji PPS Pilkada 2024? Diketahui, Pilkada 2024 nanti petugas PPS mendapat gaji sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 tahun 2022.
-
Siapa yang menetapkan gaji KPPS Pilkada 2024? Gaji KPPS Pilkada 2024 sudah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022.
Ketua DPRD Kendari ini menambahkan, gaji para anggota fraksi PKS yang akan dipotong sesuai instruksi DPP adalah gaji untuk periode Agustus.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, menuturkan seruan potongan gaji bagi seluruh anggota legislatif bukan hanya ditujukan di Kota Kendari, namun di seluruh Indonesia.
"DPP mewajibkan seluruh anggota DPR RI maupun kabupaten/kota dan provinsi untuk menyisipkan dananya seberapapun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak COVID-19," tutur Yaudu melalui telepon selulernya.
Mantan anggota DPRD Sultra ini mengatakan seruan pemotongan gaji dilakukan guna membantu masyarakat. Apalagi saat ini ada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik level 1, 2, 3, dan 4.
Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.
"Kita akan mengonsolidasikan instruksi DPP ke seluruh anggota legislatif PKS termasuk melakukan diskusi dengan teman-teman di DPRD berapa yang mereka sanggupi untuk dipotong," katanya.
Sebanyak 30 kader PKS Sultra menduduki kursi legislatif dengan rincian empat DPRD provinsi dan 26 kader tersebar di DPRD 17 kabupaten/kota.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaVerrel berencana menyerahkan seluruh gajinya selama satu tahun pertama untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihannya.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya