Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota fraksi PKS akui terima Rp 1 M dari uang ketok APBD Sumut

Anggota fraksi PKS akui terima Rp 1 M dari uang ketok APBD Sumut Sidang Gatot Pujo Nugroho. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota DPRD Sumatra Utara Zulkarnain alias Zul Jenggot mengakui bukan hanya gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang juga fraksi PKS yang menerima uang ketok untuk memuluskan dalam persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2014. Dirinya pun mengakui menerima sejumlah uang dari hasil perkumpulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Hal itu disampaikannya ketika JPU KPK, Rony Yusup menanyakan apakah dirinya menerima uang ketok untuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2014.

"Iya iya saya terima Rp 1 miliar dari uang ketok itu," ucap Zul yang juga anggota PKS saat menjadi saksi dengan terdakwa di mantan wakil ketua DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014, Kamaluddin Harahap dalam kasus penerimaan suap oleh Gubernur non aktif Sumut, Gatot Pudjo Nugroho di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/3).

Tidak puas dengan jawaban Zul, Rony pun mencecar dirinya apakah fraksinya mendapat uang ketok tersebut. Tetapi, Zul pun menepis hal tersebut. "Tidak ada, gak ada fraksi PKS yang menerima uang ketok," tepis Zul.

Rony pun terus mencecar Zul soal keterkaitan dirinya yang dalam koordinasi pengumpulan uang ketok. Awalnya Zul tidak mau menceritakan soal keterkaitan dirinya terkait pembagian uang panas tersebut.

Namun Zul pun terus dicecar pertanyaan oleh JPU dan dirinya pun mengakui bahwa dirinya terlibat dalam memetakan setiap anggaran anggota dewan.

"Kan saya pedagang dan saya suka memetakan ya saya gambar berapa uang atau anggaran setiap anggota dewan," tuturnya.

Kemudian, Rony pun kembali menegaskan kepada Zul terkait fraksinya yang apakah menerima dana uang ketok. "Katanya tadi gak ada keterlibatan kok saudara?" tanya Rony dengan nada lantang.

Zul pun hanya menjawab seraya menegaskan bahwa fraksi PKS tidak ada yang menerima uang ketok. "Fraksi PKS tidak pernah menerima," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Kamaluddin Harahap, uang ketok pada tahun 2012 untuk persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2012 Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar : Rp12.500.000,00, Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp17.500.000,00, Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp40.000.000,00 Ketua DPRD, mendapat bagian sebesar Rp77.500.000,00.

Pada tahun 2013 untuk Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013 :

Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00. Banggar, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00, Sekretaris fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp 10.000.000,00, Ketua fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp 15.000.000,00, Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp50.000.000,00, Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp 150.000.000,00.

Pada tahun 2014 untuk persetujuan :Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 50.000.000,00. Banggar DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp10.000.000,00

Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp10.000.000,00.Ketua Fraksi, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp 15.000.000,00 , Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp 75.000.000,00 dan Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp 200.000.000,00.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita

Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman membenarkan soal adanya aktivitas penggeledahan itu.

Baca Selengkapnya
Sunat Insentif ASN BPPB hingga Rp2,1 Miliar, Ini Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Sunat Insentif ASN BPPB hingga Rp2,1 Miliar, Ini Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK resmi menjebloskan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke penjara

Baca Selengkapnya
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan! Cagub Bengkulu Peras Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Dibantu Ongkos Pilkada
VIDEO: Kejutan! Cagub Bengkulu Peras Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Dibantu Ongkos Pilkada

KPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar
KPK Usut Dugaan TPPU Usai Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Terkait Korupsi Dana Insentif ASN Rp2,7 Miliar

Gus Muhdlor sebelumnya ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Lancung Gubernur Bengkulu di OTT KPK, Cairkan Honor Guru Honorer Buat Amunisi Pilkada 2024
VIDEO: Lancung Gubernur Bengkulu di OTT KPK, Cairkan Honor Guru Honorer Buat Amunisi Pilkada 2024

KPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya