Anggota Komisi I Nilai TNI Copot Baliho Rizieq Tindakan Maladministrasi

Merdeka.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan FPI telah bersikap di luar aturan bernegara dan bisa saja dibubarkan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I F NasDem Willy Aditya menilai kekesalan Pangdam Jaya masih bisa dimaklumi.

"Saya pribadi bisa memahami mengapa TNI melakukan hal semacam itu. Tetapi menurut saya ini kondisi yang tidak ideal," ujar Willy saat dikonfirmasi, Jumat (20/11).

Meski demikian, terkait pencopotan baliho pimpinan FPI Rizieq Syihab oleh TNI, Willy mengingatkan hal itu adalah wewenang dari Satpol PP.

"Aspek keamanan lingkungan itu domainnya aparat keamanan, bukan pertahanan. Urusan kriminal, itu urusan polisi. Soal baliho, itu urusan Satpol PP. Jadi mestinya, dalam hal ini, Satpol PP yang melakukan itu," katanya.

Apabila TNI sampai turun tangan membereskan baliho, Willy menyebut hal itu masuk maladministrasi.

"Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan Pemprov, dalam hal ini DKI. Tetapi soal itu saya tidak tahu persis. Namun jika TNI sampai turun tangan ya ini ada maladministrasi namanya. Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," ucapnya.

Menurut Willy, apabila TNI sudah turun dalam hal tata kota artinya ada yang tidak beres dalam kota tersebut.

"Administrasi publik jadi dikangkangi oleh politik jadinya. Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama, di ruang yang bernama kota. Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau suatu kota TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," katanya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com