Anggota Komisi II DPR dukung HTI dibubarkan, karena anti-Pancasila

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dukungan itu diberikan agar pemerintah lebih tegas menindak ormas mengarah pada sikap anti-Pancasila yang ditunjukkan dengan mengganggu ketertiban umum dan anti Kebhinekaan.

"Tidak ada pemaksaan kehendak dalam demokrasi. Jika seseorang memaksakan kehendak berarti dia anti-demokrasi. Dia bertindak fasis yang jelas-jelas bertentangan Pancasila," kata Ace melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/5).

Ambisi HTI membangun negara khilafah Islamiyah dianggap bertentangan dengan dasar Pancasila. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila banyak mengadopsi dari ajaran agama Islam.

"Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila merupakan nilai-nilai kebangsaan yang digali para pendiri bangsa yang salah satunya bersumber dari nilai-nilai agama Islam" tegas anggota Timses Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017 ini.

Oleh karena itu, Wasekjen Partai Golkar ini menyarankan, tidak ada pihak yang memperdebatkan Pancasila dengan Islam. Pasalnya, Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia merupakan bentuk final dari negara.

"Bahkan harus dirawat, dipelihara dan diamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Aktivitas HTI dikatakan pemerintah nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Maka dari itu, usai rapat antara Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pemerintah mengusulkan HTI untuk dibubarkan.

"Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantornya, Senin (8/5).

Wiranto menjelaskan, alasan lain mengusulkan pembubaran HTI dikarenakan meski merupakan ormas berbadan hukum, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.