Anggota Komisi III DPR: Mayoritas Lapas di Indonesia Tidak Layak
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana mengatakan, mayoritas kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia tidak layak ditempati. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Lapas.
"Mungkin saya mau bicara soal kondisi lapas, jadi kalau keinginan kami dari sisi pengawasan kami melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Sebetulnya kami juga merasakan lapas mayoritas yang kita miliki memang tidak layak," katanya saat mengomentari masalah kebakaran Lapas Tangerang dalam diskusi, Minggu (12/9).
Dia mengungkapkan, kondisi Lapas di Indonesia sudah cukup memprihatinkan. Baik kapasitas yang sudah kelebihan maupun dari sisi fasilitas yang ada.
-
Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham mengatasi over kapasitas? Jadi narapidana yang menghuni lapas yang overload, kemudian didistribusikan atau dipindahkan ke rutan terdekat yang masih longgar. Terus yang di Rutan Solo juga begitu. Jadi, kebanyakan warga binaan yang dioper itu ke rutan-rutan yang masih punya sisa kamar hunian.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Di mana penjara over kapasitas di Jawa Tengah? Berbagai cara untuk menanggulanginya mulai pendistribusian narapidana ke tempat-tempat yang masih longgar hingga program asimilasi.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Layak secara manusia dan kemudian fasilitas sampai makan pun kita juga berharap itu layak. Uang kita lakukan dalam kunjungan kerja, dalam rapat kita menekankan hal tersebut. Makannya bagaimana coba dan segala macamnya," ujarnya.
Masalah kelebihan kapasitas Lapas, diakui Eva, perlu segera dicarikan solusi. Namun, kata politikus NasDem ini, persoalan tersebut tidak bakal selesai jika anggaran Kemenkumham ditambah untuk membangun Lapas baru.
Eva mengatakan, pemerintah yang memutuskan apakah akan memprioritaskan untuk pembangunan Lapas ini. Pemerintah bisa saja menganggarkan pembangunan Lapas untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas.
"Ketika anggaran itu bisa kita berikan, apakah penganggaran itu atau rencana itu menjadi prioritas bagi pemerintah? Nah itu jadi satu persoalan sendiri," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas)
Baca SelengkapnyaMasalah daya tampung lapas dan rutan tidak mudah diatasi.
Baca SelengkapnyaDedi mendapat kesempatan bertemu dengan Kalapas IIB Purwakarta dan terkejut saat tahu anggaran kesehatan dari negara untuk ratusan napi.
Baca SelengkapnyaDistribusi narapidana merupakan program yang cukup efektif guna mengurangi angka overload di dalam lapas.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaMenurut Supratman, jatah uang makan narapidana itu sangat kecil.
Baca SelengkapnyaKepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaBenny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 3,6 juta jiwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Baca Selengkapnya