Follow
Anggota Komisi V: Kehadiran transportasi online sangat dibutuhkan
Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keberadaan transportasi berbasis online. Maka dari itu, dia ingin angkutan umum online tidak dihapuskan seperti tuntutan demonstrasi yang dilakukan oleh pengemudi transportasi umum konvensional hari ini.
"Kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat terlebih lagi mampu menghadirkan kemudahan dan harga yang kompetitif daripada layanan angkutan umum yang sudah ada," kata Miryam dalam pesan singkatnya, Selasa (22/3).
Politisi Hanura ini mendesak agar pemerintah tak asal blokir. Dia juga tak ingin pemerintah membubarkan transportasi online.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang berencana untuk memblokir aplikasi Online Travel? Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang diminta Menkominfo untuk ikut berantas judi online? Instruksi Menteri tersebut jelas memerintahkan seluruh perangkat dan birokrat untuk memerangi fenomena judi online.
-
Siapa yang diminta memberantas judi online? Sahroni menegaskan, seluruh penegak hukum termasuk juga kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan diminta bekerja sama memberantas judi online.
"Harus tegas namun kebijakannya pun tidak boleh asal main blokir," tuturnya.
Terkait jalan keluarnya, Miryam berujar, pemerintah harus mendalami permasalahan ini. Menurutnya justru harus ada peraturan khusus.
"Perlu segera dikeluarkan peraturan khusus terkait kehadiran layanan angkutan umum berbasis aplikasi sehingga tidak lagi dianggap ilegal dan polemik yang muncul segera bisa teratasi," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Larangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Penggunaan VPN gratis akan dibatasi demi menekan kebiasaan orang-orang yang suka judi online.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diyakini mampu memberantas judi online, karena mempunyai sumber daya yang cukup. Asalkan, ada kesungguhan dari semua unsur yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Pembentukan satgas judi online bertujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring
Baca Selengkapnya
Menkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta bekerja keras dan terus mencari cara yang efektif untuk memberantas judi online
Baca SelengkapnyaIa optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut
Baca Selengkapnya
Didik meminta pemberantasan jodi online harus lebih komprehensif, masif, terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan saat ini judi online sudah masuk kategori darurat.
Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengungkapkan, tiga prioritas pemerintah dalam menangani kasus judi online.
Baca Selengkapnya
Pemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi saja
Baca Selengkapnya
Sahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Baca Selengkapnya