Follow
Anggota Komisi X DPR tolak Pangkostrad jadi ketua umum PSSI
Merdeka.com - Kelompok 85 (pemilik suara di PSSI) mengusulkan Presiden Direktur PS TNI Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI. Namun Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menolak wacana tersebut.
"Justru kan harus ada izin atasan. Kalau saya berpandangan bahwa lebih baik ketua PSSI berasal dari sosok yang lama bergelut dalam dunia sepakbola," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (25/5).
Meski Pangkostrad yang masih aktif tersebut akan izin pada atasannya, namun bagi Dadang tidak elok. Hal tersebut bisa mengembalikan PSSI pada masalah lama.
-
Siapa pendiri PSSI? PSSI didirikan oleh seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosegondo.
-
Apa yang ingin dilakukan PSSI? PSSI terus melanjutkan program naturalisasi mereka, dengan fokus mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela Skuad Garuda.
-
Apa tujuan utama PSSI? Dari pra hingga pasca kemerdekaan, PSSI memang dibentuk untuk menentang penjajahan serta menanamkan benih jiwa nasionalisme kepada pemuda-pemuda Indonesia.
-
Apa yang terjadi di PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Siapa yang PSSI naturalisasi? Saat ini, PSSI tengah memproses naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda untuk Timnas Indonesia. Keduanya yaitu bek FC Twente, Mees Hilgers dan winger PEC Zwolle, Eliano Reijnders.
"Kesannya kalau ketua PSSI berasal dari pejabat ataupun dari Pejabat TNI yang masih aktif seperti kembali ke masa lalu. Di saat tantangan sepakbola semakin berat tentu kita butuh sosok yang profesional," tuturnya.
Namun Dadang sebenarnya percaya dengan kapasitas Edy. Hanya saja, Edy akan muncul di saat yang tidak tepat.
"Tentunya bukan berarti Bapak Pangkostrad tidak memahami sepakbola, saya percaya itu. Tetapi dalam kondisi PSSI seperti ini perlu dicari sosok baru di luar lingkaran pejabat agar PSSI benar bergerak lepas beban. Tetapi daripada muncul kontroversi lebih baik Pak Pangkostrad berpikir dua kali. Dari aspek leadership saya percaya beliau. Tetapi tentunya pro-kontra yang terjadi bisa menguras energi," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.
Baca Selengkapnya
Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Selengkapnya
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca Selengkapnya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca Selengkapnya
Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya