Follow
Anggota pansus janji revisi UU terorisme rampung November 2017
Merdeka.com - Pasca tragedi bom bunuh diri di Kampung Melayu pekan lalu, anggota Pansus Revisi UU Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi berjanji mempercepat pembahasan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bobby menyebut Pansus berupaya membahas sejumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang menyangkut deteksi dini dan pencegahan aksi terorisme. Pembahasan RUU ini ditargetkan bisa rampung sebelum November 2017.
"Kami ingin UU ini diselesaikan sehingga bisa memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan aksi teroris, tapi juga tetap tidak melanggar HAM," kata Bobby saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (29/5).
Pembahasan RUU Terorisme kini telah masuk tahap sinkronisasi dan harmonisasi beberapa hal teknis. Semisal, definisi terorisme, batas waktu penanganan pencegahan menjadi 30 hari hingga tupoksi serta kewenangan BNPT.
-
Apa definisi terorisme menurut UU 5/2018? Sementara, menurut pasal 1 angka 2 perpu 1/2002 UU 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana UU Pemilu memastikan keadilan? Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:• Mandiri• Jujur• Adil• Berkepastian Hukum• Tertib• Terbuka• Proporsional• Profesional• Akuntabel• Efektif• Efisien
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
"Contoh, definisi terorisme yang tidak ada sebelumnya, dimana diseluruh dunia ternyata berbeda-beda. Lantas pasal mengenai penahanan preventif dari 7 menjadi 30 hari, ramai diberitakan publik 'bakal' melanggar HAM. Lantas bila anak-anak terlibat teroris apakah merefer ke UU Sistem peradilan Anak 2012 atau lex specialist," terangnya.
Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sejak pemerintah menyampaikan draf DIM, pansus telah mengundang sejumlah stakeholder untuk melakukan kajian-kajian. Tujuannya agar UU Terorisme baru itu bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM.
"Pansus menggelar kajian dengan mengundang banyak stakeholder, mengunjungi semua gugus tugas penindakan teroris, setelah itu, masing-masing poksi (fraksi) mempelajari, dan memberikan posisi politik nya dalam DIM, yang tentunya berbeda-beda," ujar Bobby. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Ternyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca Selengkapnya
Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
MenpanRB Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR telah memberikan banyak masukan berarti di RUU ASN.
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri, Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum
Baca Selengkapnya