Anggota TNI dinilai belum saatnya kawal penyidik KPK, cukup polisi
Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menilai belum waktunya anggota TNI diturunkan kawal penyidik KPK. Menurutnya, pengawalan cukup dilakukan oleh personel Polri.
"Perlu untuk kawal sementara, tapi menurut saya cukup polisi. Polisi sudah bisa," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/4).
Masinton menyebut penurunan anggota TNI untuk mengawal dan mengamankan penyidik-penyidik KPK belum diperlukan. "Belum lah. Risiko pasti ada ancaman terhadap pelaksana tugas pasti ada. Ini kan ancaman sudah ada," terangnya.
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa TNI menganiaya KKB? 'Karena ada informasi dari masyarakat yang menyatakan akan adanya pembakaran Puskesmas di Omukia Kabupaten Puncak. Nah kemudian terjadilah tindakan kekerasan ini,' sambungnya.
-
Bagaimana aparat keamanan merespon serangan KKB? 'Tindakan tegas aparat gabungan melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi, merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan dalam rangka kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua,' kata Penkogabwilhan III, Letjen TNI Richard Tampubolon.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan personel jika diminta untuk mengawal penyidik KPK selama 24 jam. Pengawalan diperlukan buntut dari teror terhadap Novel Baswedan.
Ini (permintaan pengawalan) sudah dikoordinasikan, tinggal pelaksanaannya saja," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (12/4).
Gatot tidak menyebutkan prajurit yang disiapkannya itu merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI. "Saya berikan prajurit yang terbaik. Saya tak sebutkan siapa orangnya. Kita pengawalan secara tidak terlihat. Jumlahnya tergantung permintaan dan kebutuhan," ujar Gatot.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengutuk keras tindakan orang tak dikenal yang melakukan penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan pada Selasa (11/4).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaMabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya