Angkasa Pura dan TNI AU belum sepakat batas pengelolaan Bandara Purbalingga

Merdeka.com - Perkembangan perencanaan pembangunan Bandara JB Soedirman di Kabupaten Purbalingga masih mengalami kendala-kendala teknis. Salah satunya, belum terjalin kesepakatan antara PT Angkasa Pura II (AP II) dan TNI AU terkait batas-batas DLKr (Daerah Lingkungan Kerja).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga pada Senin (17/9) mendatangi pihak AP II selaku leading sector, pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman. Pemkab purbalingga ingin memastikan perkembangan perencanaan pembangunan bandara.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai survei sondir tanah, survei topografi, termasuk bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal survei permintaan jasa angkutan udara masyarakat. Pada perkembangan terkini masih ada kendala-kendala teknis yang harus disusun ulang bersama dengan TNI AU.

Pasalnya, Bandara JB Soedirman merupakan calon bandara berjenis civil enclave airport atau pangkalan udara militer (TNI AU) yang juga digunakan untuk kepentingan sipil. Ia menjelaskan harus ada kesepakatan dengan TNI AU terkait batas-batas DLKr.

"Nantinya kesepakatan itu akan menjadi acuan aset yang akan di gunakan AP II untuk membangun bandara," katanya Awaluddin.

Ketika sudah disepakati maka Kementerian Perhubungan bisa membuat keputusan dan diproses menjadi Rencana Induk Bandar Udara. Masterplan konseptual desain, basic design dan DED yang dibuat oleh AP II yang sudah didasari DLKr terbaru bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan. Jika sesuai rencana, pembahasan antara AP II dengan TNI AU termasuk dengan Danlanud JB Soedirman akan dilaksanakan pada pekan ini.

"Posisi kita (AP II) hanya jadi fungsi kordinasi dengan TNI AU, kita harus paham birokrasi mereka yang berjenjang. Kita juga harus paham mereka juga menggunakan pangkalan udara sebagai latihan militer dan operasional militer, dan itu adalah mandatori," katanya.

Selain persoalan mengenai DLKr, Awaluddin juga memberi masukan kepada Pemkab Purbalingga untuk mulai menarik minat publik, baik untuk keperluan pergi maupun datang ke Purbalingga dengan menggunakan jasa angkutan udara. Ia mengambil referensi contoh Banyuwangi yang mampu mendatangkan wisatawan dengan pesat.

"Rumus agar orang datang ada 3A (Accessibility, Attraction, Amenity). Banyuwangi sekarang ketiga-tiganya dapat. Aksesibilitas udah diambil alih AP II, kita dorong maskapai untuk menambah penumpang dan mereka mau karena Banyuwangi attraction-nya banyak, ada 77 festival," katanya.

Ia menyarankan agar Purbalingga juga bisa menguasai rumus 3A tersebut. Tidak hanya Accessibility dan Attraction saja, tapi juga Amenity sebagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap, serta restoran atau warung untuk makan dan minum.

"Sehingga Purbalingga sebagai pusat keberadaan bandara harus mulai siap, jangan sampai nanti orang turun di Purbalingga hanya lewat, nanti nginep di Banyumas atau melihat attraction ke Cilacap. Nanti dampak ekonominya bagi Purbalingga menjadi tidak terasa," katanya.

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan terkait dengan amenity sudah ada beberapa investor menjajaki di Purbalingga untuk membangun Hotel. Dari segi Attraction, Purbalingga juga tengah mengembangkan berbagai festival dan destinasi desa wisata, yang diharapkan menjadi daya tarik.

"Terkait dengan transportasi pendukung, Pemrov Jateng juga sudah sediakan BRT untuk penopang keberadaan bandara nantinya. Sedangkan aksesibilitas, Pemprov juga akan membangun jembatan penghubung Banjarnegara ke Purbalingga untuk menambah dan mempermudah akses ke bandara," paparnya.

Untuk mendorong permintaan jasa angkutan udara, Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng juga sudah memberikan sosialisasi kepada komunitas industri perusahaan di Purbalingga dan sekitarnya terkait dengan akan dibangunnya bandara. Terkait dengan produk hukum Pemkab Purbalingga juga tengah menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menetapkan dan mendukung daerah pengembangan ekonomi dari bandara.