Anies Baswedan: Mutu pendidikan Indonesia gawat darurat

Merdeka.com - Mutu dunia pendidikan Indonesia masih kurang harapan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan punya banyak 'PR' untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia.

"75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Lalu 44,5 persen nilai rata-rata kompetensi guru, padahal yang standar 70," keluh Anies saat berbincang kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Menurut dia, Indonesia berada di posisi ke-40 dari 40 negara dalam pemetaan the learning curve. Selain itu, Indonesia menduduki posisi 40 dari 50 negara dalam pemetaan mutu pendidikan tinggi.

"Indonesia nomor 40 dari 40 negara, pada pemetaan the learning curve. 49 peringkat Indonesia dari 50 negara, pada pemetaan mutu pendidikan tinggi," ujarnya.

Berdasarkan Programme for International Study Assessment (PISA) 2012, Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan.

"Tren kinerja Indonesia pada pemetaan pisa tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, cenderung stagnan. Matematika, reading, science Indonesia menempati peringkat terendah," kata dia.

Tak hanya itu, ia menyesali minat baca masyarakat Indonesia yang sangat buruk. "0,001 minat baca orang Indonesia menurut Unesco pada 2012," jelasnya.

Dengan demikian, ia juga menambahkan, dalam dua bulan terakhir telah ramai pemberitaan kenakalan para pelajar yang mengalami kekerasan di luar dan di dalam sekolah. Sehingga sekolah tidak lagi dianggap sebagai tempat yang aman.

"Dua bulan terakhir kekerasan dilakukan di luar sekolah dan di dalam sekolah. Ada 230 pada Oktober dan November. Sekolah bukan tempat yang aman dan damai," jelasnya.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa Indonesia masuk peringkat 103 dalam persoalan suap menyuap di dunia pendidikan sekolah. Bahkan ia juga menyesali masih adanya pungutan liar yang diberikan kepada para siswa sekolah.

"Pendidikan Indonesia gawat darurat. Jangan saling menyalahkan pusat, kita semua bertanggung jawab. Kita harus turun tangan. Ini sebagai sebuah kegentingan. Ini urgent, langkah yang harus kita kerjakan jangan tanggung. Banyak hal yang harus kita ubah," tutupnya. (mdk/tyo)