Anies belum sepakati APBD-P 2018, DPRD tolak beri modal ke BUMD

Merdeka.com - Pengesahan APBD Perubahan DKI 2018 terancam mundur dari batas waktu yang ditentukan pada 28 September 2018. Penyebabnya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan belum menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Muhamd Taufik mengatakan, MoU tersebut seharusnya diteken oleh Anies dan seluruh pimpinan dewan sebelum batas waktu.

"Besok tidak jadi sidang paripurna karena belum ada MoU. Kan kami sudah ketuk palu, kalau dia enggak mau tanda tangan kan urusan Pemda DKI, bukan urusan kami," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta (24/9/2018).

Taufik mengaku tidak mengetahui penyebab Anies menolak tanda tangan. Namun dia menyebut ada pembahasan terkait penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD berlangsung sangat alot dengan eksekutif.

Banggar DPRD diketahui menolak anggaran pemberian modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2,3 triliun, PAM Jaya Rp1,2 triliun, dan Food Station Tjipinang Rp85,5 miliar.

Menurut Taufik, alasan penolakan PMD untuk tiga BUMD tersebut karena ada aturan yang belum jelas. Untuk PMD PAM, saat ini masih ada perjanjian dengan dua operator swasta, yaitu Aetra dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)

Oleh karena itu, menurutnya, pemberian modal triliuan dan hanya digunakan pihak swasta akan melanggar aturan. "Enggak bisa gitu, salah kita nanti kalau kasih," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber : Liputam6.com