Anies diminta review aturan reklamasi, tak bisa serta merta menolak
Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak bisa serta merta menolak proyek reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya Anies-Sandi masih harus melakukan kajian hukum lebih lanjut jika ingin menghentikan proyek reklamasi tersebut.
"Ya mereview aja dulu kan, jangan serta merta menolak, direview aja dulu," kata Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Lanjut Irman, Anies dan Sandi harus melakukan kajian dari sisi hukum dan juga aturan reklamasi. Mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), perbedaan konstruksi reklamasi berdasarkan Undang-Undang (UU), serta Keputusan Presiden (Kepres).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Apa yang diusung Anies-Cak Imin untuk Indonesia? Apalagi konsep perubahan yang diusung untuk Indonesia lebih baik ke depannya.'Kali ini kita mencalonkan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan, ketika ada pertanyaan mengapa harus Anies, maka jawaban yang bisa dikatakan adalah sebagai kader NasDem kami tahu kami sedang berjuang untuk bisa meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat ke arah lebih baik,' kata Paloh.
-
Kenapa Anies meminta masyarakat agar tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
"Ya mereview semua aturan-aturan reklamasi, keputusan, peraturan Presiden, UU, mempelajari apa sih konstruksi reklamasi, apa perbedaan konstruksi hukum reklamasi, menurut UU 27 tahun 2007 tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, dan konstruksi reklamasi menurut Kepres 95 kan itu bisa kelihatan di situ apa bedanya bagaimana prosedur substansinya apa. Dikaji dulu," ungkapnya.
Namun Irman sendiri belum bisa mengemukakan pendapat lebih lanjut apakah proyek reklamasi ini harus diteruskan atau tidak. Tetapi dia menegaskan bahwa Anies-Sandi masih harus melakukan kajian jika ingin benar-benar menghentikan proyek reklamasi.
"Saya belum sampai ke sana. Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan ya silakan direview," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus ingat punya janji ke rakyat. Saat kampanye keduanya tegas menolak proyek reklamasi teluk Jakarta. Tentu ucapan itu harus ditepati ketika sudah memimpin ibu kota.
Proyek itu sempat dimoratorium saat Menko Kemaritiman dijabat Rizal Ramli. Hampir berbulan-bulan tanpa kejelasan, pengganti Rizal, Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan keputusan mengejutkan. Dia mencabut moratorium reklamasi.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Otomatis surat keputusan ini menggugurkan SK yang pernah dikeluarkan Rizal. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaAnies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaIzin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pendapat mahkamah terkait permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaMasa berlaku IMB sementara bagi warga Tanah Merah itu bakal berakhir pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, ada sesuatu yang hilang dari Jakarta.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya