Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Lunasi Tagihan BPJS dari RS Swasta Tangani Corona

Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Lunasi Tagihan BPJS dari RS Swasta Tangani Corona Konpers Anies Baswedan Terkait Covid-19. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta pemerintah tidak telat membayar tagihan BPJS ke rumah sakit swasta yang mau menangani pasien Covid-19. Hal itu disampaikan Anies kepada Wakil Presiden, Ma'ruf Amin saat telekonferensi membahas penanganan penanggulangan sebaran virus Corona.

"Dalam rapat dengan BPJS tunggakan yang sudah jatuh tempo supaya dibayarkan. Mudah-mudahan usulan tadi bisa segera diselesaikan," ucap Anies, Kamis (2/4).

Anies bercerita, tidak sedikit rumah sakit swasta berkomitmen dan siap berkontribusi membantu pasien Covid-19. Hanya saja, kata Anies, kalimat yang selalu disampaikan pihak rumah sakit adalah komitmen pemerintah membayar tagihan BPJS.

Menanggapi permintaan Anies, Wapres Ma'ruf berjanji pemerintah serius membayar seluruh tagihan pada rumah sakit swasta yang menangani pasien corona.

"Ya Insya Allah mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Ma'ruf.

"Iya Pak, hampir semua yang ketemu saya 'kita siap tangani tapi jangan telat (klaim BPJS) karena ini kan untuk cashflow mereka juga pak," ujar Anies.

Alokasi Rp 3 Triliun untuk Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Pengalokasian itu diperkirakan sampai bulan Mei mendatang,

"Yang sudah dialokasikan Pak, sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp3,032 triliun," kata Anies pada Ma'ruf.

Awalnya, kata Anies, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun kemudian anggaran tambahan sebesar Rp2 triliun. Dia menyebut alokasi anggaran itu berdasarkan imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Bila panjang sampai Mei akan ditambah tapi secara regulasi kami terimakasih ke Mendagri. Karena beliau cepat keluarkan edaran yang memberikan kelonggaran bagi Pemda," ucapnya.

Sementara itu, dia mengaku pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi kepada kelompok rentan miskin di Jakarta. Sebab berdasarkan data untuk masyarakat miskin mencapai 1,1 juta keluarga.

Kelompok rentan miskin yang dimaksud Anies yakni mereka yang biasa mendapatkan penghasilan harian, seperti pedagang hingga driver ojek online.

"Mereka selama ini ada pendapatan tapi ketika ekonomi kontraksi seperti saat ini langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan pemerintah," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024
Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024

Anies berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu

Baca Selengkapnya
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN

Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Pelayanan Rumah Sakit, Anies Janji Bangun RS Tipe A di Setiap Provinsi
Tingkatkan Pelayanan Rumah Sakit, Anies Janji Bangun RS Tipe A di Setiap Provinsi

"Program kita adalah penyediaan Rumah Sakit kelas A minimal satu di setiap provinsi," kata Anies

Baca Selengkapnya
Dirut BPJS Kesehatan: Tak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2024
Dirut BPJS Kesehatan: Tak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2024

BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan

Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Dirut Respons Positif Kepala Daerah Gratiskan BPJS Kesehatan, Termasuk Ahmad Ali-AKA
Dirut Respons Positif Kepala Daerah Gratiskan BPJS Kesehatan, Termasuk Ahmad Ali-AKA

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik
Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik

Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.

Baca Selengkapnya
Janji Anies untuk Tenaga Kesehatan, Perubahan Status Pendidikan hingga Jenjang Karier
Janji Anies untuk Tenaga Kesehatan, Perubahan Status Pendidikan hingga Jenjang Karier

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kepastian jenjang kariernya.

Baca Selengkapnya
Bereskan Tunggakan, Ahmad Ali-AKA Jamin Semua Warga Sulteng Dapat BPJS Gratis
Bereskan Tunggakan, Ahmad Ali-AKA Jamin Semua Warga Sulteng Dapat BPJS Gratis

Pasangan nomor urut 1 ini  akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya