Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Lunasi Tagihan BPJS dari RS Swasta Tangani Corona
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta pemerintah tidak telat membayar tagihan BPJS ke rumah sakit swasta yang mau menangani pasien Covid-19. Hal itu disampaikan Anies kepada Wakil Presiden, Ma'ruf Amin saat telekonferensi membahas penanganan penanggulangan sebaran virus Corona.
"Dalam rapat dengan BPJS tunggakan yang sudah jatuh tempo supaya dibayarkan. Mudah-mudahan usulan tadi bisa segera diselesaikan," ucap Anies, Kamis (2/4).
Anies bercerita, tidak sedikit rumah sakit swasta berkomitmen dan siap berkontribusi membantu pasien Covid-19. Hanya saja, kata Anies, kalimat yang selalu disampaikan pihak rumah sakit adalah komitmen pemerintah membayar tagihan BPJS.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Bagaimana Anies meminta para pendukungnya bersikap? 'Saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama,' kata Anies.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
Menanggapi permintaan Anies, Wapres Ma'ruf berjanji pemerintah serius membayar seluruh tagihan pada rumah sakit swasta yang menangani pasien corona.
"Ya Insya Allah mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Ma'ruf.
"Iya Pak, hampir semua yang ketemu saya 'kita siap tangani tapi jangan telat (klaim BPJS) karena ini kan untuk cashflow mereka juga pak," ujar Anies.
Alokasi Rp 3 Triliun untuk Covid-19
Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Pengalokasian itu diperkirakan sampai bulan Mei mendatang,
"Yang sudah dialokasikan Pak, sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp3,032 triliun," kata Anies pada Ma'ruf.
Awalnya, kata Anies, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun kemudian anggaran tambahan sebesar Rp2 triliun. Dia menyebut alokasi anggaran itu berdasarkan imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Bila panjang sampai Mei akan ditambah tapi secara regulasi kami terimakasih ke Mendagri. Karena beliau cepat keluarkan edaran yang memberikan kelonggaran bagi Pemda," ucapnya.
Sementara itu, dia mengaku pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi kepada kelompok rentan miskin di Jakarta. Sebab berdasarkan data untuk masyarakat miskin mencapai 1,1 juta keluarga.
Kelompok rentan miskin yang dimaksud Anies yakni mereka yang biasa mendapatkan penghasilan harian, seperti pedagang hingga driver ojek online.
"Mereka selama ini ada pendapatan tapi ketika ekonomi kontraksi seperti saat ini langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan pemerintah," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya"Program kita adalah penyediaan Rumah Sakit kelas A minimal satu di setiap provinsi," kata Anies
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaHingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaAnies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Baca SelengkapnyaSelanjutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kepastian jenjang kariernya.
Baca SelengkapnyaPasangan nomor urut 1 ini akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya