Anies-Sandi diingatkan soal tata kelola anggaran

Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah lima bulan pula APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 77 triliun. Namun, hingga kini baru Rp 10 triliun atau sekitar 14 persen anggaran terserap.

Koordinator Kawal Jakarta, Idris Ahmad mengatakan, setengah jumlah serapan digunakan untuk sekedar menggaji para pegawai. Belanja modal pun masih sangat minim terserap, yaitu di angka 3,1 persen saja.

Berdasarkan website bappeda.jakarta.go.id, pengeluaran belanja langsung pun banyak digunakan untuk program peningkatan, pemantapan, pemahaman, atau pemantauan. Di mana program tersebut sudah diwanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk dikurangi karena outputnya tak efektif.

"Boleh saja gubernur berjanji akan bahagiakan warga, tapi jangan awur-awurkan anggaran," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/5).

Tim riset Kawal Jakarta menemukan ada lima SKPD dengan serapan anggaran terbesar (per 8 Mei 2018), yaitu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari temuan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah SKPD dengan persentase kenaikan anggaran terbesar dari APBD tahun lalu, tahun 2017 Rp 28,7 miliar sementara tahun 2018 sebesar Rp 107,7 miliar. Hingga kini, Bakesbangpol sudah menyerap Rp 30 miliar, sekitar 28 persen dari total anggaran untuk menjalankan program unggulannya.

Namun, Idris mempertanyakan hingga kini tak ada laporan, baik bukti foto maupun bukti tertulis terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain itu, seluruh kegiatan berjalan diadakan di luar kota, dengan paket lebih dari 3 hari untuk sekitar 100 peserta per satu kali kegiatan. Padahal, tahun lalu, kegiatan yang sama bisa dilaksanakan di dalam kota dengan menyewa fasilitas pemprov DKI yang hanya membayar retribusi.

"Saya heran, jaman Gubernur Anies banyak sekali acara sewa hotel di luar kota. Apa di Jakarta Pemprov DKI tidak punya gedung untuk acara-acara? Bayangkan berapa puluh miliar sudah dihamburkan dan ini baru satu SKPD saja," terang Idris.

Misalnya saja, 11 paket program Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang menghabiskan dana Rp 1,9 miliar dan 8 paket program Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender yang menghabiskan dana Rp 2,1 miliar. Padahal, tahun lalu, untuk dua program ini masing-masing menghabiskan dana hanya sekitar Rp 137 juta.

"Dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk evaluasi program di luar kota. Apa manfaatnya dan pengaruhnya untuk Jakarta? Kenapa tiba-tiba banyak kegiatan pemahaman-pemahaman lagi padahal Gubernur-Gubernur sebelumnya sudah kurangi karena dinilai menghamburkan uang," lanjut Idris.

Idris juga menyayangkan gembar-gembor janji Gubernur Anies untuk membahagiakan warga Jakarta dari program-program prioritasnya. Alasannya, hingga kini, jika dilihat dari serapan anggaran, belum ada program prioritas Anies-Sandi yang berdampak langsung untuk peningkatan kualitas hidup warga. Sebagian besar kegiatan yang sudah berjalan merupakan keberlanjutan dari program pemimpin terdahulu. Memang tidak perlu disalahkan juga ketika program yang lama lebih baik dan efektif untuk diwujudkan.

"Dilihat dari penyerapan anggaran, belum ada inovasi terasa dari pemerintahan sekarang," katanya.

Ke depannya, Idris bersama tim Kawal Jakarta akan terus berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran pemerintahan Anies-Sandi agar tak salah sasaran. Pemprov harus bisa gamblang menjelaskan penggunaan anggaran.

"Jadi, tak hanya bisa menganggarkan saja, tapi bisa juga untuk mempertanggungjawabkan hasilnya untuk kebaikan publik," tutup Idris.