Antisipasi hoaks di Pilpres 2019, Polda DIY bentuk Satgas Cyber Patrol
Merdeka.com - Selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Polda DIY membentuk Satgas Cyner Patrol. Satgas Cyber Patrol nantinya akan bertugas untuk mengawasi postingan di media sosial termasuk akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan hate speech (ujaran kebencian).
Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dofiri mengatakan satgas cyber sengaja dibentuk khusus untuk mengamati perkembangan di dunia maya, termasuk adanya postingan hoaks dan ujaran kebencian. Tim itu akan bekerja saat masa kampanye Pilpres 2019 dimulai.
"Satgas cyber, patroli dunia maya, kita bentuk tim khusus yang setiap saat mengamati perkembangan di dunia maya, di internet. Jika ada postingan hoaks atau hate speech, kita bertindak," katanya usai gelar pasukan Ops Mantab Brata Progo 2018, di kompleks Lanud Adisutjipto, Rabu (19/9).
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Di mana Pilkada 2024 paling rawan konflik di DIY? 'Berdasarkan data itu, dari seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY, memang Kabupaten Sleman yang paling tinggi. Bahkan Sleman menjadi kabupaten yang menduduki peringkat kerawanan nomor 25 di tingkat nasional,' kata Umi dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/7)
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa yang diantisipasi Dishub DIY? Sejumlah antisipasi disiapkan Dishub DIY untuk mengurai kepadatan di sejumlah titik rawan pada lebaran 2024 nanti
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
Dia menyampaikan, pihaknya siap untuk melakukan pengamanan berbagai tahapan dari Pilpres 2019. Nantinya, kata Dofiri, jumlah personel yang akan dikerahkan disesuaikan dengan tahapan dan kondisi di lapangan.
"Kampanye mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Ada saat-saat kritis tentunya. Sehingga pengerahan pasukan sesuai tahapan. Misalnya pada saat tahap kampanye, dikerahkan sekitar 1/4 kekuatan. Minggu tenang 1/5. Pemilihan 2/3 kekuatan, dan penghitungan 1/3 kekuatan," jelasnya.
Dofiri menambahkan pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan dalam Pilpres 2019 di DIY. Dia menyebut ada beberapa potensi kerawanan diantaranya bentrokan antar pendukung, pengerahan massa hingga gangguan lalu lintas.
"Potensi bentrok kita antisipasi. Di Yogya pengalaman yang sudah-sudah memang (bentrok) itu ada. Tapi semoga kali ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaMenjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca SelengkapnyaPolri melakukan sejumlah strategi untuk mencegah munculnya gangguan keamanan di Pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada
Baca SelengkapnyaTanpa hoaks politik, tanpa isu sara dan politik identitas merupakan salah kunci suksesnya Pilkada yang aman, damai dan sejuk.
Baca Selengkapnya