Antisipasi Kerawanan Pemilu, Kemendagri Instruksikan Daerah Bentuk Kominda
Merdeka.com - Pemilihan Umum akan diadakan di Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Dalam sejarah indonesia pemilihan umum 2019 sangat berarti dikarenakan Presiden, Wakil presiden, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat.
Makna pemilihan umum dalam suatu negara pada aspek Hankam adalah terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan, Pemilu adalah proses penguatan kehidupan demokrasi. Pemilu juga upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa tujuan Kemendagri di FGD? Ditjen Polpum Kemendagri Gelar FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur ©2019 Merdeka.com
Sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, pasal 24 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Kemendagri menginstruksikan kepada daerah untuk membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
"Kewaspadaan dini di daerah adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini," ucap Soedarmo saat Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2).
Rapat ini dihadiri 2477 peserta, terdiri dari Unsur TNI-Polri, anggota KPU-Bawaslu, dan Forkopimda Prov. Jawa Timur.
Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur ©2019 Merdeka.com
"Faktor potensi kerawanan pemilu terdiri dari tiga aspek, yaitu Pemilih, Logistik, dan Media, pada Peta kerawanan pemilu 2019 Provinsi Jawa Timur adalah sejarah ancaman teroris, sejarah PSU, isu SARA, ancaman hoax, dan jumlah pemilih besar," ungkap Soedarmo.
Pada akhir kesempatan, harapan Soedarmo agar seluruh unsur elemen masyarakat dapat ikut terlibat dalam menyukseskan Pemilu yang Luber, Jurdil, Aman, Damai, Demokratis, dan Bermartabat.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca SelengkapnyaHadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca SelengkapnyaRapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Baca SelengkapnyaMulanya, Herindra menekankan pentingnya koordinasi intelijen daerah dari berbagai instansi. Sebab, masih terlihat sikap sektoral di lapangan.
Baca SelengkapnyaPolres Kampar mengimbau kepada tim pemenangan pasangan calon agar turut menjaga keamanan.
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaKepolisian melakukan sosialisasi Pilkada damai ke kelompok tani yang ada di Bangkinang, Kabupaten Kampar.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca Selengkapnya