Antisipasi terorisme, pemerintah batasi bebas visa sejumlah negara
Merdeka.com - Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bakal mengkaji ulang negara penerima fasilitas bebas visa dari 45 penerima negara. Menurut Luhut, salah satunya pertimbangan memangkas pemberlakuan bebas visa ini terkait masalah keamanan.
"Ada beberapa negara yang tidak kita berikan bebas visa karena kalau diberikan ada potensi masuk teroris dan narkoba. Semula lima kemudian 14. Kemudian juga yang masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 14 keluar. Penambahan 169 negara penguatan sistem pelaporan hingga tingkat desa dan RT. Semua ada resiko. Kalau Malaysia bisa kenapa kita tidak bisa," kata Luhut dalam rapat kerja gabungan bersama para menteri untuk membahas revisi Undang-undang Terorisme, kebijakan visa dan amnesti Din Minimi dengan Komisi I dan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/2).
Di sisi lain, menurut Luhut, pemerintah akan memperbaiki 10 destinasi yang baru lantaran menjadi sumber devisa yang bagus. Luhut mengatakan, perbaikan 10 destinasi itu untuk menambah jumlah turis yang ditargetkan mencapau 10 juta orang pada 2019.
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Golkar akan meningkatkan pendapatan negara? “Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Kalau enggak aman mereka juga enggak mau dateng, nah keamanaan jadi kunci tapi kemudahan juga jadi kunci. Kita ambil resiko ambil banyak yang harus masuk, tapi sistem keamanan dalam negeri kita perketat," tandasnya.
Diketahui dalam lampiran Perpres Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan ada 30 negara yang dinyatakan bebas Visa kunjungan untuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu, yaitu: RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.
Sementara Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang bebas memberika Visa kunjungan kepada Orang Asing dari negara tersebut adalah: Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Kuala Namu (Medan), Juanda (Surabaya), Hang Nadim (Batam), Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Batam Center, dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Riau).
Adapun negara tertentu dan pemerintahan administrasi tertenu yang dinyatakan bebas Visa kunjungan ke Indonedia ada 13 (tiga belas), yaitu: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Sedang Pemerintahan Administratif Khusus dari negara tertentu yang bebas Visa kunjungan ke Indonesia sebagai tertuang dalam lampiran Perpres itu ada 2 (dua), yaitu Hongkong dan Makao.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sektor pariwisata Indonesia diharapkan bisa mengejar ketertinggalan dari Thailand dan negara-negara lainnya.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Baca SelengkapnyaBeberapa negara Asia bahkan menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia liburan ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPenurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP.
Baca SelengkapnyaLuhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.
Baca SelengkapnyaDengan adanya 5 destinasi wisata tersebut, baik wisatawan domestik maupun mancanegara tidak lagi terfokus ke Bali sebagai tempat berlibur.
Baca SelengkapnyaMeski paspor Indonesia tidak sekuat Singapura, namun masih bisa lho liburan di beberapa wilayah Asia ini tanpa visa. Harganya pun terjangkau.
Baca SelengkapnyaBerbagai negara sudah melakukan renovasi bandara miliknya untuk jadi tempat singgah yang nyaman.
Baca SelengkapnyaHal itu temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 di Kemenkumham
Baca SelengkapnyaTingkat perkembangan ekonomi negara dan faktor sosial politik mempengaruhi kemungkinan berbisnis.
Baca SelengkapnyaMengacu catatan Kemenkumham Bali, pada periode Januari hingga 23 Juni 2023 tercatat 163 WNA telah dideportasi.
Baca Selengkapnya