Apakah Typo ini yang Bikin Jokowi Belum Tanda Tangan UU KPK?

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR telah merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Revisi UU KPK sudah dilakukan dan dilakukan pengesahan di DPR pada Selasa 17 September 2019.

Namun setelah disahkan, UU KPK hasil revisi itu kembali jadi polemik. Bahkan UU KPK yang baru itu tak kunjung diteken oleh Presiden Jokowi.

Mengapa UU KPK yang baru belum diteken oleh Presiden Jokowi? Berikut ulasannya:

Ada Typo dalam UU KPK

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan alasan Presiden Jokowi belum menandatangani UU KPK baru setelah disahkan oleh DPR. Sebelumnya, setelah disahkan oleh DPR, UU KPK itu diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Namun setelah isi UU KPK yang baru itu dicek, menurut Pratikno, terdapat kesalahan penulisan dalam UU KPK baru itu. Sehingga, UU itu belum diteken Jokowi. "Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kami minta klarifikasi. Jadi mereka (DPR) sudah proses mengirim (lagi) katanya, sudah (dibahas) di Baleg," kata Pratikno.

"Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interpretasi," ujarnya.

Apakah ini Typo dalam UU KPK yang Baru?

Dalam dokumen berisi UU KPK yang diterima merdeka.com, terdapat kesalahan ketik dalam pasal 29 huruf e tentang syarat untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pasal ini terdapat 11 huruf.

Namun yang jadi sorotan adalah isi dalam huruf e berbunyi; "berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan"

Penulisan batas minimal usia pimpinan KPK dalam angka tertulis 50, namun dalam huruf tertulis 40. Ada perbedaan soal batas usia.

Jadi Sorotan Pakar Hukum Tata Negara

Dalam acara ILC di TVOne, Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar juga menyoroti perbedaan penulisan soal batas usia dalam Pasal Pasal 29 huruf e. Menurutnya, kesalahan penulisan itu menjadi rancu dan dapat berimplikasi kepada salah satu calon pimpinan KPK terpilih yaitu Nurul Ghufron, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

"Kalau kekosongan hukum banyak, baik itu UU KPK. UU KPK dibentuk dan itu tidak bisa implementasi, salah satu komisioner tidak bisa dilantik, menurut UU KPK salah seorang komisioner yang sudah terpilih kan masih 45 (tahun). Padahal UU mengatakan yang dilantik harus 50 (tahun), enggak bisa dilantik," kata Zainal.

Zainal berpendapat, jika dalam UU KPK yang baru itu akhirnya nanti menggunakan batas usia 50 tahun maka dalam UU KPK yang baru itu seharusnya disertakan pasal peralihan. "Tiba-tiba DPR nyeletuk, itu kan kita pakai asas tidak berlaku surut, di mana tidak berlaku surut? Semester 6 saya belajar soal legal drafting yang begini itu harus ada pasal peralihannya. Jadi bagaimana ini kosong, masa tidak ada," jelasnya.

Apa itu Pasal Peralihan?

Dikutip dari laman hukumonline.com, yang dimaksud aturan dalam pasal peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Sedangkan aturan tambahan adalah aturan yang dirumuskan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya jika ada materi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang perlu ditinjau lagi.

Tujuan pasal peralihan adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

"Harusnya ada pasal peralihan, karena kalau ada pasal peralihan undang-undang tidak salah, ini enggak ada. Jadinya bagaimana mau dilantik (Ghufron) padahal di situ usia 50 tiba-tiba diralat tiba-tiba 40," kata Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar.

Penjelasan Pengusul Revisi UU KPK

Salah satu pengusul revisi UU KPK, Masinton Pasaribu menjelaskan ihwal kesalahan pengetikan dalam redaksi Pasal 29 huruf e tentang syarat untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan. Menurutnya, kesalahan pengetikan itu sudah diselesaikan.

"Jadi gini, Setneg itu sudah minta ke kami. Ke Baleg (badan legislasi) DPR kemudian Baleg mengundang saya dalam konteks usia. Saya di situ jelaskan, ada kesalahan redaksi yang seharusnya 40 tapi tertulis 50 angkanya maka dalam tanda kurung tetap 40," jelas Masinton dalam acara ILC di TVOne.

"Saya pengusulnya, ketika Baleg menanyakan ke saya itu clear tadi sudah kita sampaikan usia itu 40. memang ada kesalahan redaksi. tulisan angkanya 50 di dalam tanda kurung 40. Itu kesalahan redaksi," ujarnya.

Salah Satu Capim KPK Terpilih Berusia 45 Tahun

Sebelumnya, batas usia pimpinan KPK menjadi sorotan. Dalam UU KPK yang lama, batas usia capim KPK adalah 40 tahun. Sedangkan saat itu kabar yang berkembang dalam UU KPK baru nanti batas usia capim KPK akan dinaikkan menjadi 50 tahun.

Isu itu sempat ramai karena salah satu capim KPK yang mendaftar yaitu Nurul Ghufron masih berusia 45 tahun. Namun beberapa anggota dewan berpendapat, UU KPK yang baru itu tidak berlaku surut pada Nurul Ghufron. Sebab, Nurul Ghufron saat mendaftar masih menggunakan UU KPK yang lama.