Follow
Aparat Diharapkan Tak Represif Menegakkan Aturan Makan di Tempat 20 Menit Selama PPKM
Merdeka.com - Aparat TNI-Polri akan diterjunkan untuk mengawasi penerapan aturan makan di warung selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung kebijakan tersebut. Tapi dalam konteks bukan untuk melakukan penindakan.
"Secara garis besar saya sepakat dengan pelibatan TNI dan Polri dalam penegakan Aturan PPKM, tapi bukan dalam konteks represif dan menindak," ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/7).
-
Kenapa PPOK berbahaya? Jika tidak segera diatasi, PPOK bisa memburuk dan menyebabkan penderitanya terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru.
-
Siapa yang berisiko PPOK? Secara umum, PPOK sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.
-
Apa saja bencana yang mungkin terjadi? Adapun kejadian itu berdampak pada munculnya longsor, guguran bebatuan atau erosi tanah dalam skala menengah, lalu peningkatan volume air sungai dan timbulnya banjir.
-
Kenapa komplikasi bisa terjadi? Perubahan-perubahan ini dipicu beragam faktor. Mulai dari konsumsi obat-obatan kimia, tindakan medis tertentu hingga pola hidup yang tak sehat.
-
Apa saja dampak buruknya? Akibat menonton TV terlalu dekat bagi kesehatan diketahui dapat menyebabkan mata tegang, mata kering, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi.
-
Kenapa tenaga medis juga berisiko mengalami duka berkomplikasi? Mereka yang terlibat dalam perawatan paliatif, misalnya, menghadapi risiko duka berkomplikasi karena sering kali terlibat secara emosional dengan pasiennya.
Menurut Habiburokhman, aparat yang melakukan pengawasan difungsikan untuk edukasi dan persuasi kepada masyarakat serta pemilik warung.
"Keterlibatan aparat lebih merupakan fungsi edukatif dan persuasif untuk mengingatkan pemilik dan pelanggan warung," ujarnya.
Waketum Gerindra ini bilang, jika aparat dikerahkan untuk pengawas dan penindakan bakal sulit. Justru akan menimbulkan masalah baru.
"Hampir tidak mungkin aparat dikerahkan melakukan pengawasan dan penindakan, secara teknis akan sangat sulit sekali dan bisa menimbulkan masalah baru," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menerapkan pembatasan waktu makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau tempat makan sejenis pada daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Inmendagri berharap adanya pengawasan dari Satpol PP dan bantuan TNI-Polri.
"Memastikan bahwa aturan ini bisa tegak. Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif," tandas Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).
Oleh sebab itu, saat makan Tito berharap tidak membuat aksi atau kegiatan yang membuat terjadinya droplet hingga berbicara saat makan. Aturan tersebut kata Tito pun sudah diterapkan di beberapa negara.
"Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan kemudian 20 menit cukup, setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain," bebernya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Warung kelontong atau khususnya warung Madura dilarang tidak berjualan selama 24 jam atau melebihi pukul 00.00 WITA.
Baca Selengkapnya
Viral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca Selengkapnya
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca Selengkapnya
Selain itu, masyrakat dilarang untuk tidak bermain petasan.
Baca Selengkapnya
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya