Aparat Timor Leste membiarkan warganya duduki lahan sengketa di NTT

Merdeka.com - Sengketa wilayah di Naktuka, perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, kabarnya semakin meruncing. Penyebabnya, puluhan warga Timor Leste justru mendiami wilayah itu, dan pasukan penjaga perbatasan mereka kerap menghindar saat diajak patroli bersama TNI.

Keluhan itu disampaikan Komandan Kodim 1604/Kupang, Letkol Inf. Endarwan Yansori. Menurut dia, Pasukan Penjaga Wilayah Perbatasan Timor Leste seolah enggan menegur warganya, supaya tidak beraktivitas di kawasan sengketa Naktuka.

"Padahal, pada 2003 sudah ada kata sepakat bahwa nanti Dusun Naktuka di Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, itu tidak boleh dihuni oleh warga dari Indonesia maupun Timor Leste. Namun hingga saat ini, justru ada kurang lebih 63 kepala keluarga dari Timor Leste yang menghuni wilayah itu," kata Endarwan di Kupang, Minggu (8/5).

Menurut Endarwan, di tahun sama sudah ada kesepakatan antara kedua negara supaya setiap pasukan penjaga perbatasan melakukan patroli bersama-sama. Hal itu buat mencegah kawasan sengketa, atau kawasan demarkasi itu, tidak dihuni oleh pihak bersengketa dan tidak terjadi masalah.

Meski demikian, lanjut Endarwan, hingga saat ini patroli hanya dilakukan oleh TNI. Sedangkan pasukan dari Timor Leste tidak melakukan hal itu. Mereka terkesan membiarkan warganya menempati wilayah Un-Resolved Segment Noel Besi-Citrana seluas 1.690 hektare.

"Padahal kawasan itu masih dalam wilayah yang belum terselesaikan masalah batas negaranya. Seharusnya kawasan itu steril, tetapi saat ini berpenghuni yang kemudian membuat warga Amfoang Timur sedikit kesal," tambah Endarwan.

Bahkan, lanjut Endarwan, pemerintah Timor Leste justru memberikan kemudahan dan bantuan, berupa uang senilai Rp 1 juta per bulannya, bagi warganya yang berusia 50 tahun ke atas menempati wilayah sengketa itu.

"Kondisi ini menimbulkan rasa tidak adil bagi warga kita yang berada di sekitar wilayah perbatasan, karena warga kita masih patuh dan taat dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut," ucap Endarwan, seperti dilansir dari Antara.

Endarwan berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beserta instansi berwenang mengambil langkah tegas dan tepat, terhadap penyelesaian wilayah sengketa Citrana-Noel Besi, Dusun Naktuka.

Endarwan juga meminta pemerintah memperhatikan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan, dengan membangun segala fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana dibutuhkan. Terutama akses jalan beserta transportasi, dan akses sinyal telepon seluler di wilayah itu.

Sebab, menurut Endarwan, dengan membangun wilayah perbatasan dapat mengubah citra sebagai daerah terpencil dan terisolir, menjadi beranda terdepan NKRI yang apik dilihat oleh negara tetangga. (mdk/ary)