APBD 2017 DKI diketuk naik 4,65%, ini penjelasan Sumarsono
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan kenaikan tersebut merupakan efisiensi dari sisa APBD sebelumnya. Jumlah itu juga didapat dari sisa penerimaan pajak retribusi.
"Setelah dimasukan kan jumlahnya Rp 63 triliun sekian kenaikannya juga nggak signifikan tapi APBD nya ditambah sisa Rp 5,6 triliun bekas penerimaan pajak retribusi juga," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (06/12).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Siapa yang menang Pilkada DKI 2017? Hasil resmi dari Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 57,96%, mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 42,04%.
-
Kapan APBD Kaltim naik? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
Selain itu, Sumarsono juga menjelaskan ada anggaran sisa untuk pengadaan daging, tetapi tidak jadi digunakan. "Sebenarnya itu adalah anggaran cadangan yang diisi lupa kalau ditotal dengan pengeluaran maka total APBD itu menjadi total 70,28 triliun itu prinsip," bebernya.
Di samping kenaikan pendapatan, juga ada kenaikan belanja yang difokuskan untuk penyediaan lahan. Salah satunya penambahan taman kota dan kawasan hijau, hal itu membutuhkan lahan yang tidak sedikit.
"Saya kira itu penting di Jakarta yang semakin padat untuk menghiasi Jakarta. Juga untuk makam, tapi lebih penting lagi pengadaan lahan untuk Rusun kita punya target 11.500 Yang harus dipenuhi dan kita butuh lahan jadi semata mata kalo ada kenaikan lebih banyak lahan dan infrastruktur untuk pengendalian banjir," jelasnya.
Sumarsono memastikan pengesahan APBD 2017 pada 19 Desember nanti. "Semua harus selesai sebelum awal Januari sehingga 1 Januari pemerintahan bisa mulai beraktivitas," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaHeru Budi bakal mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2024.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca SelengkapnyaKinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca Selengkapnya