APBD 2017 Surabaya disahkan, anggaran Bopda tetap tak bisa dicairkan

Merdeka.com - Setelah dua pekan melakukan pembahasan, akhirnya DPRD Surabaya, Jawa Timur, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 senilai Rp 8.561.484.147.400. Namun sayang, anggaran senilai Rp 180 miliar untuk SMK/SMA yang dimasukkan dalam APBD 2017 Kota Surabaya tidak bisa dicairkan. Sebab hal itu sama dengan menyalahi aturan.

Di rapat paripurna yang juga dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Reni Astuti menyampaikan anggaran Bopda (bantuan operasional daerah) untuk SMK/SMA, masih berupa program dan kegiatan serta masuk kewenangan Provinsi Jawa Timur.

"Sudah jelas, dalam aturan penganggaran, pemerintah daerah tidak boleh menyantumkan anggaran yang bukan kewenangannya. Maka anggaran Rp 180 miliar di APBD 2017 ini tidak akan bisa dicairkan," tegas Reni dalam interupsinya, Rabu (30/11).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika bicara penyusunan APBD, sudah ada pedoman yang jelas. Jika tetap ngotot dengan tetap menggunakan cantolan anggaran untuk program dan kegiatan, maka tidak akan bisa dimanfaatkan alokasi anggaran itu untuk SMK/SM di Surabaya, yang memang sudah diambil alih oleh provinsi.

Lebih lanjut, Reny mengatakan, jika memang alokasi anggaran tersebut didasarkan optimisme; tahun depan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan goal, dan pengelolaan SMA SMK dikembalikan ke Pemkot Surabaya, masalah itu masih sangat riskan.

"Padahal seharusnya, dalam penyusunan anggaran pijakan hukumnya harus pasti, dan jika sampai putusan MK itu sampai tengah tahun belum turun, maka akan sama saja alokasi anggaran itu enggak bisa dipakai," sambung Reni.

Terlebih, kata Reni, dalam anggaran Rp 180 miliar tersebut, sudah termasuk anggaran untuk siswa tidak mampu. Artinya, sampai anggaran ini digedok, belum ada jaminan siswa miskin di Surabaya.

Menurut data yang dimiliki Reni, jumlah siswa miskin di jenjang sekolah menengah yang ada di Kota Pahlawan ini, ada sekitar 126.178 orang. Atau sepuluh persen dari total jumlah siswa SMA/SMK se-Surabaya.

"Anggaran yang kita butuhkan setidaknya untuk menjamin mereka yang miskin saja itu hanya butuh Rp 45 miliar. Penganggarannya bisa seperti model pendanaan dinas sosial yang memberikan bantuan pendidikan untuk kuliah di perguruan tinggi," ungkapnya.

Jadi, kata Reni, bisa menggunakan sistem bantuan personal, yaitu bantuan langsung ke satu per satu siswa. Tapi kalau Pemkot Surabaya masih mau memberi bantuan dan tidak hanya untuk warga miskin saja, masih ada peluang.

"Dan itu harus dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan keuangan khusus (BKK). Jadi bukan hanya mengandalkan pengalokasian anggaran dalam bentuk program dan kegiatan yang jelas tidak bisa dicairkan," tandasnya.

Sementara Wali Kota Risma mengatakan, masih tetap akan mengupayakan persoalan anggaran untuk Bopda tersebut, dengan mendiskusikan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam waktu dekat ini.

"Nanti saya akan temui Pak Gubernur (Soekarwo). Mudah-mudahan bisa, ada jalan keluar. Kalau kita nunggu MK kan nggak bisa," kata Risma usai paripurna.

"Jadi saya akan mengupayakan dengan membicarakan masalah ini dengan Pak Gubernur. Misalnya nanti, masalah kewenangannya di provinsi, tapi pengelolaannya di kita (Surabaya). Mudah-mudahan bisa," harap Risma. (mdk/dan)