Follow
APBD tak sesuai harapan, ini anggaran yang dipangkas Pemprov DKI
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk menetapkan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2015 Rp 69,28 triliun. Jumlah ini menurun yang awalnya diajukan Rp 72,9 triliun. Sehingga perlu ada penyesuaian dan pengurangan anggaran untuk beberapa program.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, karena pemotongan anggaran ini pihaknya juga harus mengurangi beberapa alokasi anggaran yang semula sudah dianggarkan. Salah satu program yang disesuaikan dan dilakukan pemotongan anggaran adalah pembelian tanah. Pembelian ini dilakukan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau yang notabene masih kurang di Jakarta.
"Seperti program sosialisasi, pembelian tanah juga dikurangi ya. Misalnya kemarin diusulkan Rp 7 triliun untuk beli tanah, dikurangi Rp 1 triliun, jadi Rp 6 triliun," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
Selain pembelian tanah, anggaran untuk melakukan sosialisasi juga akan dipangkas oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena anggaran tersebut berada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kemudian, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menambahkan, pemotongan anggaran juga terjadi di anggaran belanja pegawai. Pemotongan mencapai Rp 500 miliar untuk gaji dan tunjangan PNS DKI Jakarta.
"Ya macam-macam (sosialisasi) di semua SKPD. Kalau di pendidikan ya sosialisasi di Dinas Pendidikan. Selain itu, anggaran pegawai yang awalnya kami alokasikan ada Rp 19 triliun, dari gaji dan tunjangan. Kemarin kami hitung lagi sekitar Rp 18,5 triliun," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya