Apel, Jeruk dan Siluman Warnai Sidang Sengketa Pilpres 2019
Merdeka.com - Sidang pemeriksaan saksi pertama dari kubu Prabowo-Sandi dihujani banyak interupsi dan teguran dari Hakim Konstitusi. Sebab musababnya, Agus Muhammad Maksum sebagai saksi dari pemohon kerap melontarkan diksi-diksi yang kerap kali mengundang interupsi oleh pihak termohon, dan pihak terkait.
Diksi apel dan jeruk misalnya digunakan Agus sebagai bantahan komisioner KPU Viryan Aziz, pihak termohon, terkait pembanding data. Agus mengatakan, ada data 6,1 juta invalid yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari lima provinsi. Setelah dilaporkan ke KPU, Agus mengatakan tidak ada tindak lanjut atau kejelasan dari KPU.
Belum selesai permasalahan 6,1 juta data invalid, Agus sekaligus tim peneliti DPT dari pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan ada 17,5 juta data invalid. Pihak BPN kembali mempertanyakan data tersebut.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Kenapa Komisi XI minta BPS fokus pada data Pemilu? Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapapenting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,' ucap Puteri.
Namun jawaban KPU dikatakan Agus tidak menjawab secara kontekstual.
"Itu tidak benar, karena data 6,1 juta itu dikurangkan dari 17,5 juta. Itu satu apel satu jeruk. Itu dua hal berbeda," ujar Agus, Jakarta, Rabu (19/6).
Agus kembali melontarkan diksi siluman yang kemudian ditegur hakim.
Ia menyebut jutaan data dalam DPT palsu karena penomoran kartu tidak seusai dengan nomenklatur Kementerian Dalam Negeri tentang penomoran kartu identitas dan kartu keluarga.
"KK manipulatif itu setelah kami cek ke lapangan ada DPT siluman," kata Agus.
"Coba saksi jangan gunakan diksi-diksi seperti itu," ujar hakim mengingatkan Agus.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca SelengkapnyaAnies memastikan, timnya masih terus mengumpulkan bukti indikasi kecurangan.
Baca SelengkapnyaKPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaSaat ini muncul dugaan kecurangan pada data perolehan suara capres-cawapres di Sirekap.
Baca SelengkapnyaTim AMIN telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU.
Baca SelengkapnyaSejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.
Baca Selengkapnyaarena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.
Baca SelengkapnyaKPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya