Apresiasi OTT Polri, Masinton sentil KPK cuma fokus kepala daerah

Merdeka.com - Aparat kepolisian menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan terkait penyalahgunaan izin pelayaran. Dari operasi itu, polisi membekuk enam orang, yang terdiri dari dua PNS, satu dari perusahaan pelayaran dan sisanya pegawai honorer.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengapresiasi langkah Polri dalam melakukan OTT di lembaga yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu. Masinton menyentil penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, sudah seharusnya penegakan hukum masuk ke semua lini, tidak seperti KPK yang hanya fokus ke kepala daerah.

"Saya mengaresisasi aksi kepolisian melakukan OTT di Kemenhub terhadap orang di Kementerian Perhubungan. Penegakan hukum kita harus masuk ke seluruh lini, selama ini KPK fokusnya ke kepala daerah," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Dia menilai potensi penyelewengan kekuasaan di kementerian juga tergolong tinggi namun jarang tersentuh. Sehingga langkah OTT yang dilakukan Polri dinilainya positif dan patut ditiru oleh KPK.

"Nah dengan kepolisin masuk ke eksekutif ke kementerian itu harus diaparesiasi positif, karena apa pun potensi peyimpangan sangat besar di intansi kementerian," jelasnya.

Masinton mencontohkan penggeledahan dan penyelidikan kasus dwelling time yang dilakukan polisi di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Kasus tersebut menunjukkan banyaknya penyalahgunaan wewenang di instansi Kementerian Perhubungan.

"Dulu kasus penyelidikan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, kepolisian juga pernah mau melakukan penggeledahan, dan indikasi pelanggaran sudah ada sebelum Jonan jadi menteri," kata Masinton.

"Jadi pemberantasan itu juga masuk ke kementerian-kementerian penyalahgunaan uang tinggi penyelewengan. Jadi memang udah bagus itu," tandasnya.

Seperti diketahui, operasi pemberantasan pungli (OPP) kemarin sore di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyita perhatian publik. Bukan karena jumlah hasil tangkapannya, tetapi karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi di Gedung Karya Kementerian Perhubungan lantai 6 dan 12. (mdk/sho)