Arab Saudi akan Kembali Buka Umrah Secara Bertahap, Bagaimana Nasib Jemaah Indonesia?

Merdeka.com - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana pencabutan penangguhan izin pelaksanaan umrah secara bertahap. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan penangguhan akan dicabut setelah 6 bulan diberlakukan kebijakan pembatasan perjalanan lantaran pandemi Covid-19.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi waktu pembukaan izin penyelenggaraan umrah. Menurut dia, pernyataan Mendagri Saudi terkait pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemi.

"Terkait Umrah belum ada pengumuman resmi. Pernyataan Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap, dan akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemi," kata Endang di Jeddah dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Endang menjelaskan, pihak Konsul Haji KJRI terus memberikan kabar terkait keputusan pembukaan umrah. Termasuk mendalami maksud dari pengumuman secara bertahap, apakah akan dibuka untuk warga lokal terlebih dahulu.

"Ini masih kami klarifikasi," ungkap Endang.

Endang menambahkan pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Saudi lebih pada mengumumkan pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan setelah 1 Januari 2021. Menurut dia penetapan atas pencabutan izin tersebut akan diupdate kembali pada 30 hari sebelum 1 Januari 2021.

"Jika diperlukan, Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permintaan untuk menetapkan persyaratan kesehatan preventif bagi penumpang dan transportasi pada saat perjalanan, di terminal bandara, pelabuhan dan stasiun," ungkap Endang.

Sementara itu, menurut Endang, pemerintah Arab Saudi memberikan pengecualian dengan mengizinkan beberapa kategoria warga Saudi untuk bepergian dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan. Antara lain kata Endang yaitu ASN dan militer yang ditugaskan untuk tugas resmi, pegawai pada perwakilan diplomatic, konsulat, serta atase Saudi di luar negeri, pegawai lembaga publik, swasta dan mereka yang memiliki kedudukan pekerjaan di perusahaan di luar Saudi.

Pengecualian lainnya berlaku bagi pengusaha yang bisnisnya menuntut melakukan perjalanan, pasien yang memerlukan perjalanan ke luar Saudi untuk perawatan, serta pelajar yang memerlukan perjalanan ke negara tempat mereka belajar.

"Saudi juga mengizinkan masuknya warga Non-Saudi yang memiliki visa keluar dan masuk kembali, visa kerja, visa izin tinggal, atau visa kunjungan," ungkap Endang. (mdk/gil)