Arif Wibowo dan Khatibul Umam kompak mengaku tak kenal keponakan Setnov
Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Arif Wibowo dan Politikus Demokrat Khatibul Umam Wiranu kompak mengaku tak kenal Irvanto Hendra Pambudi. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto.
"Enggak kenal (Irvanto)," ujar Arif Wibowo usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/6).
Arif mengaku tak pernah melihat Irvanto mondar-mandir di Kompleks DPR RI saat pengadaan e-KTP masih bergulir. Bahkan Arif juga mengaku tak tahu soal uang yang dibagi-bagikan Irvanto kepada beberapa anggota DPR periode 2009-2014.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Mengapa rapat paripurna DPR tidak lagi sebut kehadiran virtual? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Kenapa STNK palsu tidak terdaftar? 'Karena tidak terdaftar di data base yang ada di Korlantas Mabes Polri,' ujar dia.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Enggak tahu saya. Tanya saja penyidik," kata dia.
Serupa dengan Arif Wibowo, Khatibul Umam juga mengaku tak kenal Irvanto. Khatibul mengaku tak pernah melihat Irvanto di Kompleks Parlemen.
"Enggak pernah," kata Khatibul.
Lantaran mengaku tak kenal Irvanto, menurut dia penyidik tidak banyak meminta konfirmasi kepadanya terkait e-KTP. Pemeriksaan hanya sebatas data pribadi dirinya.
"Cuma ditanya kenal atau tidak, kalau tidak kenal kan tidak dikonfirmasi lagi. Pertanyaan lain kan sudah pernah ditanyain di sini. Jadi enggak ada pertanyaan lain," kata dia.
Dalam dakwaan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, nama Arif Wibowo disebut kecipratan dana e-KTP sebesar USD 108 ribu, sementara Khatibul Umam USD 400 ribu.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu diakui Kusnadi saat dicecar awak media usai melaporkan tindakan penyitaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri.
Baca SelengkapnyaKPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan KTP sebagai Kabar itu terungkap dari unggahan Instagram @vindes.ig. Mengetahui kabar tersebut, Vincent Rompies tampak kaget dan tak menyangka.
Baca SelengkapnyaPramono mengaku siap berjuang dengan kontestasi yang dia ikuti bersama Rano Karno di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaRudy tidak mengetahui alasan Gibran tidak hadir. Ia menduga Gibran sibuk sebagai wali kota.
Baca SelengkapnyaGibran diisukan sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) menyebut belum menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyampaikan terkait tantangan negeri ke depan, masalah geopolitik, geoekonomi dan geostrategis yang terus mengalami dinamika sangat krusial.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaDharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.
Baca Selengkapnya