Asal muasal anggaran renovasi dan lift untuk rumah dinas Gubernur Anies

Merdeka.com - Tanggal 24 Januari 2018 kemarin, masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, 100 hari. Di hari yang sama, Gubernur Anies juga menjadi sorotan.

Bukan karena capaian kerjanya, melainkan karena kabar renovasi rumah dinas Gubernur yang kini dia huni. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta menganggarkan renovasi rumah dinas dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Rencana renovasi itu disebut-sebut telah masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018 dan sudah terpublikasi di situs LKPP. Ada sejumlah item yang masuk dalam anggaran renovasi mulai pengawasan rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp 145.629.000. Lalu belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur Rp 134.310.000, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1.383.688.903.

Terakhir, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum.

Dari empat item itu, pemasangan lift di rumah dinas paling dipertanyakan. Sebabnya, rumah dinas dengan dua lantai rasanya tak membutuhkan lift.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Presetio Edi Marsudi, mengaku kaget mendengar rencana renovasi. Bukan soal kegiatannya, melainkan soal pengangarannya yang tak pernah masuk dalam pembahasan bersama DPRD DKI saat menyusun APBD DKI Jakarta 2018.

Enggak ada," kata Prasetio saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).

Dia belum mengetahui pasti dana yang digunakan. Namun dia berharap tak menggunakan APBD dan menyarankan agar digunakan dana operasional gubernur dan wakil gubernur yang nilainya sudah besar.

"Tapi kalau dia disebut paka APBD biarkan BPK yang melihat. Biarkan hamba hukum yang melihat apakah itu kesalahan atau tidak. Tapi saat pembahasan anggaran itu barang enggak ada bos. Enggak ada, kita enggak tahu," kata pria akrab disapa Pras ini.

Sebagai lembaga pengawasan, dia akan mempertanyakan lebih lanjut soal dana yang akan dipakai untuk melakukan renovasi dan penambahan lift di rumah dinas gubernur.

"Akan saya tanyakan dalam rapat banggar," tegas politikus PDIP ini.

Agar kabar tersebut tak menjadi bola liar, Sekretaris Daerah Saefullah kemudian memberikan penjelasannya. Meski soal renovasi rumah dinas hal wajar, tapi dia mengakui dinas terkait tak memberi kabar apa-apa soal rencana itu dan mendadak muncul di anggaran.

"Itu memang ada. Ketika memasukkan item-itemnya (lift) apa yang mau dikerjakan, direhab, belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apa lagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuty. Barusan kita tanya kenapa bu ini masuk, kapan Bu, ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas. Mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu. Ini tidak ada konfirmasi, sehingga muncul item lift," kata Saefullah.

Hal itu kemudian dia laporkan ke Anies dan dia minta pengadaan lift tak dilanjutkan bila memakai APBD.

"Dia memerintahkan ke saya, Pak Sekda tolong ini dimatikan. Siap Pak saya matikan. nanti saya bilang ke Bappeda dan saya akan sampaikan ke Dinas Cipta Karya untuk tidak digunakan atau dibelanjakan pada item lift untuk efisiensi. Udah selesai," jelas dia.

Ternyata, dalam keterangan Saefullah terungkap, dinas yang sama juga pernah mengajukan anggaran serupa pada tahun 2017 lalu. Alasannya perlu penggantian lantai. Dananya lebih mahal yakni Rp 2,8 miliar.

Namun sama dengan yang saat ini terjadi, rencana itu tak dikomunikasikan dengan Bappeda, Sekda hingga gubernur sebelumnya. Akhirnya anggaran itu ditolak.

Gubernur Anies menanggapi kabar rumah dinasnya akan direnovasi dan ditambahkan lift. Dia menolak tegas.

"Untung ketemu tuh. Jadi kita tahu. Jadi kemudian saya bilang Pak Sekda ini apa, Pak Sekda bilang ini sudah yang kedua kalinya pak. Tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini, setahu saya tidak ada renovasi besar, enggak sama sekali. Pak sekda cerita tahun lalu malah mau renovasi besar untuk mengganti apa marmer. Jadi sudahlah jangan coba-coba masukin anggaran," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Menurutnya, saat ini kondisi rumah dinas yang berada di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat masih dalam kondisi baik dan tidak perlu direnovasi. Soal anggaran yang sudah dimasukkan dalam APBD, dia mengaku telah meminta dicoret.

"Semuanya, karena enggak ada kebutuhan renovasi besar. Kita enggak butuh renovasi," tegas Anies.