Asosiasi Pemkot dan kabupaten sepakat tolak pilkada tak langsung

Merdeka.com - Pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang mulai banjir penolakan. Kali ini, penolakan berasal dari bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Sebanyak 5 rekomendasi penolakan disahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa yang gelar di Hotel Sahid Jaya. Mereka semua sepakat menolak pilkada lewat DPRD dan membuat 5 rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sehubungan dengan hal tersebut Apeksi dan Apkasi menyelenggarakan rapat koordinasi nasional tentang penyelenggaraan kepala daerah secara langsung untuk penguatan otonomi daerah," kata Ketua Umum Apekasi, Vicky Lumentut saat membacakan 5 rekomendasi hasil rapat, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Vicky, 5 rekomendasi penolakan RUU Pilkada tersebut bakal diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Kemudian juga ditembuskan kepada Pimpinan DPR, DPD, Menteri Polhukam, Mendagri, dan Menkum HAM. Serta ditembuskan kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Berikut 5 rekomendasi penolakan Apkasi dan Apkesi terhadap RUU Pilkada:

1. Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

2. Sepakat bahwa perlu adanya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis.

3. Peserta sepakat sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah.

4. Jika mayoritas keinginan partai di DPR RI tidak berubah, Apkasi dan Apeksi meminta pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kemendagri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada.

5. Selanjutnya jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan, Apkasi dan Apeksi akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.