Asosiasi penyelenggara haji minta PIHK nakal ditindak tegas

Merdeka.com - Kasus jemaah haji khusus mengadu karena mendapatkan layanan tidak sesuai kontrak kembali terjadi. Sebanyak 75 jemaah haji khusus yang diberangkatkan salah satu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengadu ke Pengawas PIHK Daker Makkah karena ditempatkan di perumahan yang tidak layak dan jauh dari Masjidil Haram.

Dewan Pembina Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Fuad Hasan Masyhur meminta Pemerintah untuk melakukan langkah tegas dalam mengevaluasi PIHK.

"Saya harapkan Kementerian Agama bisa melakukan evaluasi. Karena memang kenyataan setiap tahun terjadi permasalahan. Sebagai dewan Pembina asosiasi, saya harapkan kita evaluasi bersama-sama, kita kembalikan marwah daripada niat lahirnya penyelenggaraan haji khusus," terang Fuad di Kantor Daker Makkah, Jumat (9/9).

Menurutnya, tujuan utama lahirnya penyelenggaraan haji khusus adalah memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat, baik dari segi waktu maupun layanan fasilitas. Fuad mengaku sedih mendapati banyak penyelenggara haji yang dinyatakan plus tapi pelayanannya di bawah haji reguler.

"Padahal kita tahu mereka sudah menarik biaya lebih besar, antara 12 ribu - 15 ribu dollar, sehingga kasihan masyarakat tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang mereka harapkan," ujarnya.

"Mari kita evaluasi. Saya harap pemerintah lebih ketat. Bagaimanapun keawaman masyarakat ketika ingin melaksanakan ibadah haji memilih penyelenggara yang kurang bertanggung jawab, dari tahun ke tahun semakin meningkat," tambahnya.

Kasus jemaah haji yang berangkat melalui Filipina dan adanya jemaah haji khusus yang tidak jelas tempat tinggalnya di Makkah, menurut Fuad sangat merusak citra penyelenggara yang benar-benar berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan. Untuk itu, Fuad meminta pemerintah untuk mengembalikan PIHK pada fungsi dan tujuan awalnya.

"Jangan sampai (kita) merusak sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan pelayanan yang cukup bagus tahun ini," ujarnya.

"Saya memberikan apresiasi yang baik kepada pemerintah. Fasilitas yang diberikan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat," tandasnya.

Disinggung soal peran asosiasi dalam mengevaluasi, Fuad mengatakan bahwa batasannya hanya sampai teguran, tidak sampai tindakan. Menurutnya, yang bisa mengambil tindakan adalah pemerintah. "Saya berharap pemerintah lebih ketat untuk mengevaluasi semua penyelenggara. Kalau bisa mulai lagi ditata dari awal untuk perizinan agar tidak ada lagi korban dari jemaah," tandasnya.

Sebelumnya, untuk memantau kinerja PIHK, Irjen Kemenag M Jasin menilai pentingnya dilakukan pengawasan periodik. Karena penyelenggaraan haji dilakukan setahun sekali, maka per tahun dievaluasi. Dengan begitu, kalau ada kinerja PIHK yang tidak baik di tahun ini, mereka harus bisa segera memperbaiki di tahun berikutnya.

"Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran tingkat berat, maka bisa saja dicabut izinnya. PIHK kan banyak, ada lebih dari 260. Agar ada efek jera dan ada usaha memperbaiki diri dalam layanannya," ujar M Jasin.

Disinggung mengenai tren pelanggaran yang dilakukan PIHK, M Jasin menyebut soal akomodasi hotel transit.

Mantan Komisioner KPK ini mengimbau masyarakat proaktif melapor, baik ke Daker maupun PPIH, jika mendapati layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. PPIH Arab Saudi telah merilis whatsapp/sms center di nomor 0503 5000 17 dan call center 9200 1 3210.

Dengan adanya akses yang mudah dalam pelaporan, M Jasin berharap ketimpangan layanan bisa cepat terdeteksi dan teridentifikasi sehingga PIHK bisa segera ditegur agar memperbaiki performance-nya.