Atasi absensi PNS DKI, Ahok ingin sistem yang kejam

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan membuat sistem kerja yang lebih kejam. Langkah ini dilakukan lantara kecurigaan dirinya tentang 1.217 mesin absen yang sengaja dirusak oknum PNS DKI di hari pertama kerja usai cuti lebaran.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, bisa saja melarang PNS DKI melakukan absen manual ketika mesin absen elektronik rusak atau offline. Sebab, bagaimana pun juga keberadaan kompensasi absensi manual kerap dimanfaatkan oknum PNS malas untuk bekerja.

"Kalau lama-lama terus kayak gini, kita akan bikin sistem yang lebih kejam. Kalau alat rusak, ya kamu harus perbaiki. Kalau gak bisa perbaiki ya sudah, satu hari itu semua (PNS) tidak dapat TKD (tunjangan kinerja daerah)," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/7).

"Kalau kayak gini bisa manual, padahal hadirnya kesiangan atau bisa juga gak hadir. Makanya sudah biasa lah kayak gitu," tambahnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak heran jika banyaknya PNS yang tak masuk kerja di hari pertama usai cuti lebaran. Dia justru menaruh curiga bahwa rusaknya ribuan absen tersebut sengaja dilakukan oleh oknum PNS pemalas.

"Karena alasan rusak makanya dia buat (absen) manual. Kecuali kita buat yang kejam ya, kalau mesin absensi rusak, manual gak berlaku, TKD gak berlaku semua, kalau mesin absensi rusak beneran bagaimana? Ya sial di elu deh itu," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, total jumlah mesin presensi di semua kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, hingga kantor SKPD dan UKPD DKI adalah 4.317 unit.

Dari jumlah tersebut, mesin presensi yang online sebanyak 3.100 mesin atau 71,8 persen. Sedangkan yang offline sebanyak 1.217 mesin atau 28,2 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kondisi offline mesin di tempat-tempat pelayanan, seperti kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, serta SKPD dan UKPD yang terkait pelayanan masyarakat, mesti dicermati.

"Kalau mesin presensi yang offline itu di sekolahan, mungkin masih kami maklumin karena masih libur," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Djarot menduga, banyaknya mesin presensi yang offline dikarenakan adanya kabel fiber optic yang digigit tikus, dan jaringan internet yang tidak bagus.

Namun, dia membantah ada unsur kesengajaan bahwa mesin presensi diatur offline agar kehadiran PNS DKI tidak tercatat secara pasti.

Justru bila mesin presensi sengaja diatur offline, maka yang rugi adalah PNS karena mereka tidak akan mendapatkan TKD pada hari ketika mereka tidak tercatat hadir.

"Kalau dia sengaja, ya dia rugi karena hitungan poin untuk TKD tidak dapat. Pasti tidak sengaja," ujarnya.

Kepala BKD DKI Agus Suradika mengatakan, meski mesin presensi offline, PNS tetap harus mencatat kehadirannya secara manual, begitu juga dengan kinerja mereka hari ini.

Kalau mereka tidak melaporkan kehadiran dan kinerjanya secara manual, maka mereka tercatat tidak bekerja.

"Apabila mereka mau kinerjanya dicatat, dia harus melaporkan secara manual. Kalau tidak, maka dia akan tercatat tidak ada kinerjanya. Dengan begitu, TKD-nya hari ini tidak diterima," ucap Agus.

Menurut Agus, kerusakan mesin presensi bisa terjadi karena faktor jaringan listrik serta koneksitas mesin presensi yang tidak tersambung dengan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI.