Atur Standar Masker, Anies Baswedan Bakal Sanksi Pelanggar Rp250 Ribu
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Penanganan Covid-19. Pergub ini merupakan bagian dari pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan mulai 11 sampai 25 Januari 2021.
Dalam Pasal 3 Pergub disebutkan ada dua standar masker yang harus digunakan masyarakat. Pertama masker bedah. Kedua masker kain.
Kriteria masker bedah ada tiga. Yakni, efisiensi filtrasi terhadap bakteri lebih besar atau sama dengan 98 persen. Kemudian efisiensi filtrasi partikel lebih besar atau sama dengan 98 persen. Terakhir, ketahanan terhadap cairan minimal 120 mmHg.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Mengapa polusi udara di Jakarta berbahaya? Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
-
Kenapa Pramono Anung prihatin dengan kondisi SLB di Jakarta Utara? Menjawab keluhan itu, Pramono mengatakan segera untuk membangun SLB, ia merasa prihatin dan meminta untuk jadi perhatian kepada anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI-P.'Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, tidak mungkin, tidak ada yang menangani. Kalau tidak kasian sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan,' jelasnya.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
Sementara kriteria masker kain ada lima. Yakni, menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit dua lapis. Menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis yang panjang untuk diikatkan ke belakang kepala sehingga masker bisa pas di wajah dan tidak kendur.
Kemudian, kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar. Mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran. Terakhir, mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.
Pada Pasal 6 Pergub disebutkan, masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai standar tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250 ribu.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah, menilai Pergub Nomor 31 Tahun 2021 ini mengeksploitasi masyarakat Jakarta. Padahal, masyarakat tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Masyarakat berpendapatan rendah mulai kesulitan sementara bansos dari Pemprov DKI tidak membantu apa-apa. Jadi menurut saya ini masyarakat mau dieksploitasi dengan kebijakan ini. Kalau memang seperti itu, Pemprov DKI harusnya menyediakan masker gratis dong," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (12/1).
Menurut Trubus, penerbitan Pergub ini bermuatan kepentingan bisnis. Dia melihat ada pengusaha dari sektor swasta yang mempengaruhi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Pengusaha tersebut kemungkinan mengarahkan Pemprov DKI Jakarta untuk meminta warga menggunakan masker dengan merek tertentu.
"Saya melihat ada kepentingan bisnis. Itu menurut saya lebih ke miris," ujarnya.
Selain itu, melalui Pergub ini, Pemprov DKI Jakarta ingin menutup ruang bagi UMKM. Sebab, selama ini masker kain biasa diproduksi oleh UMKM. Dengan adanya Pergub yang mengatur standar masker bedah dan masker kain, kata Trubus, UMKM tidak bisa lagi memproduksi masker seperti sebelumnya.
"Jadi menurut saya mematikan UMKM secara nggak langsung," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKualitas udara Jakarta yang tidak sehat memaksa orang-orang kembali memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Berikut fotonya!
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaBakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaMasker dianggap bisa melindungi anak-anak dari bahaya polusi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya lebih dari tiga penyakit dapat disebabkan oleh polusi. Untuk mencegahnya dapat menggunakan masker.
Baca SelengkapnyaKualitas udara di Jakarta belakangan menjadi perhatian karena dinilai tidak sehat akibat tingginya polusi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.
Baca Selengkapnya