Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Atur Standar Masker, Anies Baswedan Bakal Sanksi Pelanggar Rp250 Ribu

Atur Standar Masker, Anies Baswedan Bakal Sanksi Pelanggar Rp250 Ribu Anies Baswedan. ©2020 Merdeka.com/Antara

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Penanganan Covid-19. Pergub ini merupakan bagian dari pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan mulai 11 sampai 25 Januari 2021.

Dalam Pasal 3 Pergub disebutkan ada dua standar masker yang harus digunakan masyarakat. Pertama masker bedah. Kedua masker kain.

Kriteria masker bedah ada tiga. Yakni, efisiensi filtrasi terhadap bakteri lebih besar atau sama dengan 98 persen. Kemudian efisiensi filtrasi partikel lebih besar atau sama dengan 98 persen. Terakhir, ketahanan terhadap cairan minimal 120 mmHg.

Orang lain juga bertanya?

Sementara kriteria masker kain ada lima. Yakni, menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit dua lapis. Menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis yang panjang untuk diikatkan ke belakang kepala sehingga masker bisa pas di wajah dan tidak kendur.

Kemudian, kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar. Mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran. Terakhir, mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Pada Pasal 6 Pergub disebutkan, masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai standar tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250 ribu.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah, menilai Pergub Nomor 31 Tahun 2021 ini mengeksploitasi masyarakat Jakarta. Padahal, masyarakat tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Masyarakat berpendapatan rendah mulai kesulitan sementara bansos dari Pemprov DKI tidak membantu apa-apa. Jadi menurut saya ini masyarakat mau dieksploitasi dengan kebijakan ini. Kalau memang seperti itu, Pemprov DKI harusnya menyediakan masker gratis dong," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (12/1).

Menurut Trubus, penerbitan Pergub ini bermuatan kepentingan bisnis. Dia melihat ada pengusaha dari sektor swasta yang mempengaruhi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Pengusaha tersebut kemungkinan mengarahkan Pemprov DKI Jakarta untuk meminta warga menggunakan masker dengan merek tertentu.

"Saya melihat ada kepentingan bisnis. Itu menurut saya lebih ke miris," ujarnya.

Selain itu, melalui Pergub ini, Pemprov DKI Jakarta ingin menutup ruang bagi UMKM. Sebab, selama ini masker kain biasa diproduksi oleh UMKM. Dengan adanya Pergub yang mengatur standar masker bedah dan masker kain, kata Trubus, UMKM tidak bisa lagi memproduksi masker seperti sebelumnya.

"Jadi menurut saya mematikan UMKM secara nggak langsung," tandasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Anies: Sudah Saatnya Negara Tidak Diatur Para Pelaku Usaha
Anies: Sudah Saatnya Negara Tidak Diatur Para Pelaku Usaha

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
FOTO: Warga Ramai-Ramai Kembali Pakai Masker karena Polusi Buruk Jakarta
FOTO: Warga Ramai-Ramai Kembali Pakai Masker karena Polusi Buruk Jakarta

Kualitas udara Jakarta yang tidak sehat memaksa orang-orang kembali memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Berikut fotonya!

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Anies Baswedan Blak-blakan Bobrok Jakarta
VIDEO: Momen Anies Baswedan Blak-blakan Bobrok Jakarta

Bakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Kasus ISPA Naik Akibat Polusi, Anak-Anak Diminta Pakai Masker saat Keluar Rumah
Kasus ISPA Naik Akibat Polusi, Anak-Anak Diminta Pakai Masker saat Keluar Rumah

Masker dianggap bisa melindungi anak-anak dari bahaya polusi.

Baca Selengkapnya
Bukan Hanya ISPA, Ini Penyakit yang Disebabkan Polusi Udara
Bukan Hanya ISPA, Ini Penyakit yang Disebabkan Polusi Udara

Setidaknya lebih dari tiga penyakit dapat disebabkan oleh polusi. Untuk mencegahnya dapat menggunakan masker.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Polisi Tertibkan Pabrik yang Langgar Batas Emisi
DPR Dorong Polisi Tertibkan Pabrik yang Langgar Batas Emisi

Kualitas udara di Jakarta belakangan menjadi perhatian karena dinilai tidak sehat akibat tingginya polusi.

Baca Selengkapnya
Status Pandemi Dicabut, Pemprov DKI Sesuaikan Biaya Sewa Rusun
Status Pandemi Dicabut, Pemprov DKI Sesuaikan Biaya Sewa Rusun

Pemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.

Baca Selengkapnya